JAKARTA - Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Masnellyarti Hilman, menyatakan bahwa impor limbah tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurutnya, harus ada kepastian bahwa limbah yang diimpor tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Hal itu disampaikan Masnellyarti, menanggapi terbongkarnya 1 juta ton besi bekas impor di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Rabu (17/4) yang berasal dari Savannah, Amerika Serikat (AS). “Jadi sebenarnya boleh saja, asalkan tidak terkontaminsasi. Selain itu juga harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” katanya kepada JPNN di Jakarta, Kamis (18/4).
Masnellyarti menegaskan, ketatnya pengecekan kondisi limbah yang diimpor penting diperhatikan. Sebab mengacu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup, barang yang mengandung B3 dilarang masuk ke Indonesia. Selain itu, larangan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang sampah. Dijelaskannya pula, perusahaan pengimpor juga harus memiliki Angka Pengenal Importir dari Kementerian Perdagangan.
Saat ditanya apakah Kementerian KLH akan kembali melakukan pengecekan terhadap 1 juta ton limbah besi ke Pelabuhan Belawan, Masnellyarti, mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan. Hanya saja, lanjutnya, KLH bisa turun jika ada permintaan dari Bea Cukai.
“Jadi itu (kirim tim, red) baru kita lakukan kalau ada kecurigaan dari pihak Bea Cukai. Mereka kan garda terdepan dan yang paling mengetahui barang apa saja yang masuk lewat pelabuhan. Jadi kalau perusahaannya sudah memiliki izin dan Kementerian KLH telah mengeluarkan rekomendasi sebelumnya, tidak perlu lagi setiap barang masuk kita periksa kembali,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kapal MV Yossa Bhum memuat sedikitnya 1 juta ton limbah besi di Pelabuhan Belawan, Rabu (17/4). Informasi yang diperoleh menyebutkan besi-besi bekas itu dikemas dalam 68 unit kontainer yang didatangkan PT Growth Sumatera Industri (GSI). Perusahaan ini merupakan produsen baja yang berlokasi di Medan.
Asisten Manajer Humas Belawan International Container Terminal (BICT), Suratman, ketika dikonfirmasi, mengaku tidak tahu tentang masuknya besi bekas itu. ”Di pelabuhan BICT tidak ada besi bekas impor yang masuk. Jelasnya di sini (manifest) tidak disebut besi bekas, tapi data yang pasti ada di Bea Cukai,” sebutnya.(gir/jpnn)
Hal itu disampaikan Masnellyarti, menanggapi terbongkarnya 1 juta ton besi bekas impor di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Rabu (17/4) yang berasal dari Savannah, Amerika Serikat (AS). “Jadi sebenarnya boleh saja, asalkan tidak terkontaminsasi. Selain itu juga harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” katanya kepada JPNN di Jakarta, Kamis (18/4).
Masnellyarti menegaskan, ketatnya pengecekan kondisi limbah yang diimpor penting diperhatikan. Sebab mengacu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup, barang yang mengandung B3 dilarang masuk ke Indonesia. Selain itu, larangan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang sampah. Dijelaskannya pula, perusahaan pengimpor juga harus memiliki Angka Pengenal Importir dari Kementerian Perdagangan.
Saat ditanya apakah Kementerian KLH akan kembali melakukan pengecekan terhadap 1 juta ton limbah besi ke Pelabuhan Belawan, Masnellyarti, mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan. Hanya saja, lanjutnya, KLH bisa turun jika ada permintaan dari Bea Cukai.
“Jadi itu (kirim tim, red) baru kita lakukan kalau ada kecurigaan dari pihak Bea Cukai. Mereka kan garda terdepan dan yang paling mengetahui barang apa saja yang masuk lewat pelabuhan. Jadi kalau perusahaannya sudah memiliki izin dan Kementerian KLH telah mengeluarkan rekomendasi sebelumnya, tidak perlu lagi setiap barang masuk kita periksa kembali,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kapal MV Yossa Bhum memuat sedikitnya 1 juta ton limbah besi di Pelabuhan Belawan, Rabu (17/4). Informasi yang diperoleh menyebutkan besi-besi bekas itu dikemas dalam 68 unit kontainer yang didatangkan PT Growth Sumatera Industri (GSI). Perusahaan ini merupakan produsen baja yang berlokasi di Medan.
Asisten Manajer Humas Belawan International Container Terminal (BICT), Suratman, ketika dikonfirmasi, mengaku tidak tahu tentang masuknya besi bekas itu. ”Di pelabuhan BICT tidak ada besi bekas impor yang masuk. Jelasnya di sini (manifest) tidak disebut besi bekas, tapi data yang pasti ada di Bea Cukai,” sebutnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temui Wartawan, Eyang Subur Tangkis Tuduhan
Redaktur : Tim Redaksi