jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 79 persen dari 24,6 juta hektar ekosistem gambut di Indonesia berada di areal yang tidak dibebani izin atau nonkonsesi perusahaan.
Kondisi ini menjadi tantangan bagaimana melakukan upaya terbaik dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada lahan gambut yang tidak dibebani izin.
BACA JUGA: KLHK Menerapkan Protokol Kesehatan Manggala Agni saat Berjibaku dengan Karhutla
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan Program Kemandirian Masyarakat untuk menjawab tantangan tersebut.
Pada pelaksanaannya salah satu cara yang ditempuh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), KLHK adalah dengan mengajak keterlibatan aktif sektor swasta terutama beberapa perusahaan yang telah beberapa kali mendapat peringkat EMAS dalam PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) untuk mau membantu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ekosistem gambut untuk berdaya dan mandiri secara finansial dan ekonomi.
BACA JUGA: Hasil Penelitian Baru KLHK: Senyawa Sesquiterpenes Gaharu Bisa Cegah Penyebaran Corona
Ajakan tersebut disampaikan melalui pertemuan virtual (virtual meeting) “Kemandirian Masyarakat di Ekosistem Gambut: Kurangi Potensi Karhutla dan Kerentanan Pangan” yang diselenggarakan di Jakarta baru-baru ini.
Virtual meeting ini dihadiri enam perusahaan PROPER berperingkat EMAS, yaitu PT Pupuk Kaltim, PT Badak LNG-Bontang, dan beberapa unit Pertamina yaitu PT. Pertamina (Persero) RU II Kilang Sei Pakning, PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau, PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Jambi, serta bagian lingkungan PT Pertamina Kantor Pusat Jakarta.
BACA JUGA: Ditjen PPKL KLHK Ikut Berkontribusi Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19
"Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting. Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PPKL, KLHK, sejak tahun 2015 – 2019 dengan capaian luasan pemulihan sebesar 9.959 Ha. Peningkatan peran aktif masyarakat di ekosistem gambut ini dilaksanakan melalui kegiatan pembasahan kembali lahan gambut yang kering yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, serta mengembangkan beberapa budidaya pertanian yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian dan perikehidupan masyarakat setempat," jelas Dirjen PPKL KLHK M.R. Karliansyah, pada pertemuan virtual tersebut.
Karliansyah menambahkan hal ini akan menjadi peluang baik bagi perusahaan dalam mengembangkan kegiatan Community Development yang berwawasan lingkungan.
Bentuk dan jenis kegiatan yang dikembangkan dapat beragam sepanjang dapat membuat masyarakat TAHU, MAU, dan MAMPU dalam berperan aktif melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di daerahnya.
Peserta pertemuan menyambut baik ajakan tersebut. Menanggapi program tersebut, Rudy Hartono, Manager Produksi PT. Pertamina RU II Kilang Sei Packning pada kesempatan tersebut memaparkan capain berbagai kegiatan community development yang dilaksanakan di lahan gambut sejak tahun 2016 yang membawanya mendapat peringkat terbaik EMAS untuk PROPER tahun 2019.
Program yang dikembangkan oleh PT. Pertamina RU II Kilang Sei Packning tersebut meliputi budidaya nanas, serai wangi untuk minyak atsiri, pelatihan pemandaman karhutla, arboretum gambut dan kurikulum sekolah gambut untuk SD.
Kegiatan tersebut telah membuat masyarakat yang dibina menjadi mandiri dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Rudy Hartono juga mengundang perusahaan lain untuk melihat apa yang telah mereka laksanakan tersebut sebagai bentuk sharing pengalaman.
Demikian pula PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Pertamina Jambi Merang (Kusmono) yang menyampaikan selama ini sudah ada kerjasama dengan Litbang KLHK untuk program yang berada di wilayah Suku Anak Dalam.
Bagja Sugiharto, Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur (PT. PKT) dan Manager CSR PT. Badak LNG, Bambang Eko, juga menyampaikan lahan gambut di daerah Bontang sedikit sekali, akan tetapi untuk mendukung program pemerintah mereka akan melakukan indentifikasi luasan gambut yang ada, dan apabila teridentifikasi ada areal gambut akan segera dilakukan pengelolaannya.
Pada prinsipnya pihak perusahaan menyambut baik dan akan mendukung pelaksanaan kegiatan Kemandirian Masyarakat di Ekosistem Gambut sebagai bagian pengembangan Community Development kedepan, KLHK segera akan menyampaikan daftar lokasi – lokasi yang menjadi prioritas pengembangan Kemandirian Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di seluruh Indonesia.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia