jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Koordinator Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah menegaskan, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) secara tegas menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) masuk dalam RAPBN 2016.
"Ya sebetulnya di RAPBN ini ada beberapa yang sampai hari ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa. Kalau belum tahu pemasukan berapa terus kita sok menganggarkan begitu besar bagaimana kalau uangnya tidak ada, nanti bisa kacau perekonomian," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/10).
BACA JUGA: Janji Politik Jokowi-JK Sulit Tercapai, Jika...
Dikatakan Fahri, penyusunan anggaran oleh pemerintah harus didasari pemasukan tahun sebelumnya. Sementara sampai kini pemasukan dari tahun lalu belum dilaporkan tuntas. Karena laporan bulan Agustus dari Dirjen Pajak mengatakan, pendapatan pajak baru tercapai sekitar 46 persen dari target sekitar Rp 1.500 triliun.
"Jadi uangnya belum clear, tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN, sedangkan yang dijanjikan tidak dipenuhi misalnya dana desa. Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa, sekarang dialokasikan baru Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja untuk pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat," jelasnya.
BACA JUGA: Bekas Backing Vocal KLa Project Digarap KPK Berkali-kali Terkait Rio Capella
Wakil Ketua DPR itu menilai pemerintah tidak perlu menggelontorkan PMN, karena selama ini ada anggaran Rp 43 triliun juga tidak optimal. Apalagi belum ada jaminan uang untuk PMN bisa kembali lagi ke negara di saat banyak BUMN mengalami penurunan performance.
"Jadi yang begini ini menyebabkan RAPBN 2016 banyak catatan begitu loh, dan karena ini akibatnya kepada rakyat maka KMP menolak pos yang tidak jelas itu," katanya.
BACA JUGA: Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perdana Kasus UPS DKI
Politikus PKS ini menambahkan, sejumlah pos yang dikritisi KMP antara lain penyertaan modal untuk BUMN sebesar Rp 80 triliun. KMP juga mengkritik alokasi dana desa yang jauh lebih kecil dari yang dijanjikan Presiden Jokowi. Selain itu KMP juga menuntut kejelasan pendapatan negara selama setahun ini.
Terkait peta kekuatan di DPR semisal pengesahan RAPBN 2016 harus berujung voting di paripurna, Fahri dengan yakin menyatakan koalisinya solid. "KMP solid. PAN semalam ada Pak Amien Rais datang dia oke. Demokrat itu sebenarnya sudah ngomong bersama kita dan kayaknya sama, detik terakhir mudah-mudahan sesuai pandangan. PDIP juga saya dengar sama dengan kita. Ya mudah-mudahan menang (voting)," pungkas Fahri. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rizal Ramli Bilang Kinerja Kabinet Sekarang Lebih Cepat, Masa sih?
Redaktur : Tim Redaksi