jpnn.com - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti maraknya dugaan penyimpangan pengurusan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi, Mohammad Nurul Haq.
"Kami harap penegak hukum harus serius usut dugaan penyimpangan pengurusan WIUP tambang di Maluku Utara," kata Nurul Haq.
BACA JUGA: Haris Pertama: KNPI Bersama Aremania, Usut Tuntas Kanjuruhan!
Mohammad Nurul Haq yang dikenal dengan sapaan Bung Mamat sangat prihatin maraknya persoalan pertambangan di Indonesia.
"Saat ini masalah tambang sangat marak hampir di semua daerah yang memiliki potensi tambang selalu timbul banyaknya masalah, dan yang paling menyita perhatian soal penerbitan IUP yang diduga banyak menyalahi prosedur," jelas Mamat.
BACA JUGA: Mantan PB KOHATI Kini jadi Ketum KNPI: Perempuan dan Termuda
Mamat pun menyayangkan banyaknya ijin yang tumpang tindih.
"Bayangkan saja soal tumpang tindih lahan, soal backdate data-data IUP, soal prosedur AMDAL yang tidak diikuti secara benar masih marak terjadi dan jika melihat kasus yqng saat ini menyita perhatian adalah yang terjadi di Maluku Utara," jelas Mamat.
BACA JUGA: KNPI Sarankan Polri Bongkar Konsorsium 303 Lewat Dua Sosok Ini
Lanjut Mamat menjelaskan perkara dugaan maraknya salah prosedur karena adnaya tumpang tindih perijinan.
"Dimana banyaknya pengusaha pemegang WIUP nikel yang lahannya tumpang tindih seakan menjadi hal yang biasa dan lumrah terjadi di Maluku utara, hal ini tidak boleh dibiarkan sebab jika berbicara Ijin berarti ada sesuatu yang terjadi di Pemerintahan sebagai pemberi Izin. Patut diduga ada sesuatu, entah itu nepotisme atau kolusi, atau juga dugaan suap," jelas Mamat.
Melalui Mamat, DPP KNPI mendesak kepada penegak hukum, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, untuk serius mengusut praktek dugaan penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum agar diusut tuntas.
"DPP KNPI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kegiatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah ataupun orang-orang kepercayaan pejabat pemerintah yang berwenang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu jika memang terbukti melanggar," desak Mamat.
Mamat berharap aparat penegak hukum tidak pandang bulu mengusut tuntas persoalan tersebut.
"Jika memang ada pihak-pihak pemerintah yang terlibat ya dihajar saja, jangan pernah pandang bulu, DPP KNPI akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas," tegas Mamat. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif