jpnn.com, JAKARTA - Kubu Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto tengah fokus menanti putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi 28 Juni 2019. Kabar rekonsiliasi pun berembus antara kedua kubu, pascaputusan lembaga penjaga muruah konstitusi itu nanti.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan meski proses di MK berjalan, komunikasi antara kedua kubu juga dibangun. Menurut dia, komunikasi itu terjadi pada berbagai level.
BACA JUGA: Nasib Koalisi 02 Tergantung Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019
"Kadang-kadang antarlevel juga tidak tahu yang ada di level sana sebenarnya membicarakan apa," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).
BACA JUGA: Gerindra Tidak Butuh Tawaran Menteri dari Jokowi, Tetap Akan Menjadi Oposisi
BACA JUGA: Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE RI-Filipina Tuntas
Arsul memastikan pada level pimpinan partai maupun TKN Jokowi - Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, berkomunikasi.
Paling tidak, kata dia, selama beberapa hari kemarin komunikasinya untuk memastikan agar persidangan di MK terkendali dengan baik.
BACA JUGA: Jokowi Bicara Peningkatan Potensi Maritim di KTT BIMP-EAGA
"Kalaupun ada perdebatan atau ada situasi yang katakanlah emosional segala macam, tetapi semuanya masih dalam tahap kewajaran juga," paparnya.
Selain itu, lanjut Arsul, kedua kubu juga sama-sama mengendalikan tim hukum masing-masing supaya tidak terlalu jauh menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi Jokowi maupun Prabowo.
Menurut Arsul, kalau kondisi sudah kondusif baru berbicara rekonsiliasi yang ujungnya adalah kesepakatan. Dia menegaskan kesepakatan itu bisa macam-macam mulai dari soal kabinet, komposisi di pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan (AKD)-nya.
"Itu akan lebih mudah karena sudah tidak marah-marahan," tegas sekjen PPP itu
Hanya saja, Arsul tidak pengin memastikan apakah proses rekonsiliasi itu nanti membicarakan kesepakatan soal menteri, maupun komposisi pimpinan DPR serta AKD-nya.
"Saya tidak ingin memastikan itu tetapi yang ingin saya katakan adalah tidak tertutup kemungkinan," ujarnya.
Arsul memahami bahwa kalaupun ada tawaran belum tentu partai-partai di luar pemerintah menerimanya. Dia mencontohkan, Partai Gerindra misalnya, tentu punya pertimbangan politik dan perhitungan sendiri yang harus dihormati. "Apakah akan menerima atau tidak kalaupun ada tawaran," tegasnya.
Yang jelas, ujar dia, partai di Koalisi Indonesia Kerja memang tidak pernah menutup pintu bila Gerindra, Demokrat, atau PAN itu akan bergeser masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra," katanya.
Menurut Arsul, hal itu karena Partai Gerindra dianggap sebagai lawan kompetisi yang gentle, menggunakan jalur sesuai undang-undang, tidak mengajak kelompok pendukungnya ke situasi yang menuju anarkisis.
"Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, ada juga yang berpendapat kalaupun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari, meskipun bersedia atau tidaknya dikembalikan lagi kepada mereka.
"Yang jelas itu kami lebih hormati daripada yang proses pemilunya belum selesai, lebih pengin belok, begitu," pungkasnya. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komentar Desmond Menanggapi Peluang Adian Menjadi Menteri
Redaktur & Reporter : Boy