JAKARTA - Enam partai politik (parpol) telah resmi berkoalisi menopang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIKetua umum dari keenam parpol tersebut kemarin telah menandatangani kontrak politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
BACA JUGA: Artis di DPR Harus Tunjukkan Kompetensi
Tadi malam, kontrak politik itu dipamerkan kepada pers oleh paraketua umum partai dan Wapres terpilih Boediono di Bravo Media Center (BMC), Jakarta.
Keenam parpol tersebut adalah Partai Demokrat (PD), Partai?Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai?Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar
BACA JUGA: PDI-P Pertahankan Wajah Lama
Naskah kontrak politik langsung ditandatangani oleh para ketua umum partai, yakni, Hadi Utomo (PD), Tifatul Sembiring (PKS), Soetrisno Bachir (PAN), Suryadarma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Aburizal Bakrie (Golkar)
BACA JUGA: Musda, Rivalitas Dua Generasi
Kontrak politik masing-masing parpol dibuat terpisah, ditandatangani di atas materai Rp 6.000Kontrak itu berisi tataetika koalisi, termasuk mekanisme evaluasi dan pemberhentian menteri asal parpolSalah satu butirnya misalnya, jika menteri usulan parpol tidak memenuhi kontrak kinerja atau pakta integritas, presiden akan mengganti menteri tersebut, dengan terlebih dulu mengomunikasikan kepada partai
"Saya mewakili presiden menyampaikan bahwa naskah kesepakatan ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar yang akan mengatur koalisi ke depan," kata Wapres terpilih Boediono tadi malamBoediono optimistis naskah kontrak politik itu akan efektif dalam menjalin kerjasama ke depan
Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan kontrak politik yang ditandatangani kemarin tidak jauh beda dengan yang ditandatangani sebelum PilpresNamun, kontrak politik yang baru saja diteken itu lebih banyak mengatur mengenai teknis etika koalisi"Mulai besok (hari ini) sudah ada undangan untuk menandatangani pakta integritas terkait agar tidak melakukan abuse of powerNanti sabtu minggu beliau (presiden) mengundang menteri secara langsung," kata Tifatul
Mengenai jatah menteri, Tifatul mengatakan saat ini sudah tuntas pembicaraan antara presiden dengan PKS"Kalau jumlahnya berapa, sudah selesai," kata TifatulNamun ia tak menyebutkan berapa jatah menteri yang akan diberikan kepada PKSSebelumnya, PKS dikabarkan akan mendapatkan empat jatah menteriYakni, menteri sosial, menteri pertanian, Menkominfo, dan Menristek(sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Kubu Rebutan Jatah Menteri
Redaktur : Antoni