jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Koalisi ini berasal dari berbagai organisasi yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan IBUKOTA. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Perkumpuan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Pusat Studi Hkum dan Kebijakan (PSHK), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Solidaritas Perempuan, Walhi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
BACA JUGA: Tak Hanya Asap, Karhutla Juga Sebabkan Satwa Liar Mati
Kepala Departemen dan Pengembangan Walhi Halisa Halid mengatakan, berdasar data KLHK yang terhubung dengan airvisual.com, kualitas udara pagi ini di Kalimantan Tengah sudah mencapai angka 2.000 US AQI.
“Ini sudah menjadi situasi yang darurat, di mana korban yang paling banyak dari kabut asap ini adalah kelompok rentan seperti bayi, balita dan lansia yang akan mengalami resiko yang sangat besar,” kata Halisa Halid, di Jakarta Selatan, Senin (16/9).
BACA JUGA: Karhutla Semakin Besar Karena Curah Hujan Nyaris Tidak Ada
Halisa mengatakan, selama ini pemerintah hanya berusaha mencari kambing hitam atas masalah karhutla dan kabut asap tanpa ada penanganan yang cepat dan tepat.
“Dari temuan kami, dari setiap peristiwa kebakaran setiap tahunnya titik api itu sebagian besar di konsensi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri. Tetapi yang dikambing hitamkan adalah masyarakat adat, peladang, itu sungguh pernyataan melanggengkan stigma negatif,” sambung Halisa.
Saat ini, katanya, penanganan dari pemerintah sangat lamban. Sehingga sudah banyak korban berjatuhan akibat masalah ini.
“Untuk itu, kami kirim surat terbuka kepada Presiden, ada 10 poin yang akan disampaikan, mulai dari desakan dalam konteks tanggap darurat, terkait dengan persoalan perizinan yang menjadi akar masalah kebakaran hutan,” kata Halisa.
Dia juga menyoroti sikap pemerintah yang menyegel puluhan korporasi terkait karhutla. Menurut dia, hal itu tidak akan memberikan efek jera korporasi dalam membakar lahan.
“Selama negara tidak menunjukkan wibawanya di depan korporasi, maka upaya hukum apa pun tidak akan menimbulkan efek jera,” tandas dia. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan