JAKARTA - Kedatangan guru-guru, praktisi pendidikan hingga orang tua murid yang tegabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 ke Istana Negara, Jumat (12/4) bertujuan untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda implementasi kurikulum 2013, Juli mendatang.
Dalam aksinya kali ini, Koalisi Tolak Kurikulum tidak melakukan orasi. Mereka datang ke Istana untuk menyerahkan bundelan surat yang ditujukan kepada Presiden SBY.
"Surat ini sebagai permintaan resmi kepada Presiden agar membatalkan kurikulum 2013," kata anggota Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Siti Juliantari Rachman, yang tergabung dalam Koalisi tolak Kurikulum 2013 di depan Istana Negara, Jumat (12/4).
Dalam surat itu mereka menyampaikan sejumlah alasan kenapa kurikulum 2013 harus dibatalkan. Di antaranya penyusunan kurikulum tidak melibatkan guru. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan yang paling mengetahui keadaan pendidikan di sekolah.
"Bagaimana suatu kebijakan yang berkaitan dengan guru, namun tidka melibatkan guru dalam proses penyusunannya," kata Tari menpertanyakan.
Selain itu, mereka meminta Presiden membatalkan kurikulum 2013 dibatalkan karena tidak memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Tujuan pendidikan yang baik hanya bisa dicapai bila perubahan kurikulum direncanakan dengan matang, melibatkan stake holder utama dalma pendidikan, terutama guru, dna membuka diri terhadap masukan seluas0-luasnya dari masyarakat, bukan dipaksakan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan seperti ini," pungkasnya.
Setelah tiba di depan Istana, Guru Slamet dan anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 lainnya langsung mendatangi Pos Paspamres yang ada di bagian pojok depan Istana, untuk menyerahkan surat yang mereka tujukan kepada Presiden.(fat/jpnn)
Dalam aksinya kali ini, Koalisi Tolak Kurikulum tidak melakukan orasi. Mereka datang ke Istana untuk menyerahkan bundelan surat yang ditujukan kepada Presiden SBY.
"Surat ini sebagai permintaan resmi kepada Presiden agar membatalkan kurikulum 2013," kata anggota Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Siti Juliantari Rachman, yang tergabung dalam Koalisi tolak Kurikulum 2013 di depan Istana Negara, Jumat (12/4).
Dalam surat itu mereka menyampaikan sejumlah alasan kenapa kurikulum 2013 harus dibatalkan. Di antaranya penyusunan kurikulum tidak melibatkan guru. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan yang paling mengetahui keadaan pendidikan di sekolah.
"Bagaimana suatu kebijakan yang berkaitan dengan guru, namun tidka melibatkan guru dalam proses penyusunannya," kata Tari menpertanyakan.
Selain itu, mereka meminta Presiden membatalkan kurikulum 2013 dibatalkan karena tidak memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Tujuan pendidikan yang baik hanya bisa dicapai bila perubahan kurikulum direncanakan dengan matang, melibatkan stake holder utama dalma pendidikan, terutama guru, dna membuka diri terhadap masukan seluas0-luasnya dari masyarakat, bukan dipaksakan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan seperti ini," pungkasnya.
Setelah tiba di depan Istana, Guru Slamet dan anggota Koalisi Tolak Kurikulum 2013 lainnya langsung mendatangi Pos Paspamres yang ada di bagian pojok depan Istana, untuk menyerahkan surat yang mereka tujukan kepada Presiden.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Kerap Hiraukan Aturan Pusat
Redaktur : Tim Redaksi