JAKARTA - Konflik demi konflik di dunia olahraga Indonesia terus terjadi. Tak hanya di level Pengurus Besar (PB), bola panas juga menjalar ke level induk organisasi KONI dan KOI. Hal itu tak lepas dari keinginan KONI untuk mengambil alih KOI. Namun, keinginan Ketum KONI Tono Suratman untuk mengambil alih KOI mendapat respon keras.
Jajaran pengurus KOI langsung pasang badan dengan ide tersebut. Pasalnya, kebijakan yang akan diambil KONI dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan undang-undang.
"Jangan karena bisa bisa membuat peraturan lantas bisa semaunya. Selama kebijakan itu menyangkut fungsi dan tugas KOI, tentu kami tak bisa menolerirnya," terang Sports and Law KOI Haryo Yuniarto di kantor KOI kemarin (6/2).
Haryo menganggap wacana yang diutarakan Tono sebagai hal yang mengada-ada. Pasalnya, KOI dan KONI memiliki kewenangan yang berbeda. Haryo juga menyindir KONI yang berencana melakukan Munaslub."Kalau mau mengubah AD/ART silakan saja. Asalkan semua anggota menyetujuinya. Tapi jangan menyangkut institusi lain," tambah Haryo.
Meski begitu, KOI bersedia untuk duduk bersama demi memajukan dunia olahraga tanah air. Pasalnya, prestasi olahraga Indonesia memang tengah menurun. Salah satunya ialah kegagalan Indonesia mempertahankan tradisi emas di Olimpiade 2012 lalu.
"Lebih baik kita duduk bersama untuk membicarakan olahraga Indonesia. Mau dibawa kemana olahraga Indonesia," tambah Haryo. Wakil Ketua Umum KOI Erick Tohir juga menyatakan jika wacana yang hendak dilakukan KONI tak beralasan. Karena itu, dia meminta agar masing-masing institusi bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
"Olahraga Indonesia kan sedang prihatin. Prestasi turun naik. Lalu ada dualisme," tegas Erick. KOI didirikan pada 1946 silam. Mereka mendapat pengakuan dari International Olympic Committee (IOC) pada 11 Maret 1950 dan bergabung sebagai anggota pada 31 Desember 1966. (jos/mas/jpnn)
Jajaran pengurus KOI langsung pasang badan dengan ide tersebut. Pasalnya, kebijakan yang akan diambil KONI dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan undang-undang.
"Jangan karena bisa bisa membuat peraturan lantas bisa semaunya. Selama kebijakan itu menyangkut fungsi dan tugas KOI, tentu kami tak bisa menolerirnya," terang Sports and Law KOI Haryo Yuniarto di kantor KOI kemarin (6/2).
Haryo menganggap wacana yang diutarakan Tono sebagai hal yang mengada-ada. Pasalnya, KOI dan KONI memiliki kewenangan yang berbeda. Haryo juga menyindir KONI yang berencana melakukan Munaslub."Kalau mau mengubah AD/ART silakan saja. Asalkan semua anggota menyetujuinya. Tapi jangan menyangkut institusi lain," tambah Haryo.
Meski begitu, KOI bersedia untuk duduk bersama demi memajukan dunia olahraga tanah air. Pasalnya, prestasi olahraga Indonesia memang tengah menurun. Salah satunya ialah kegagalan Indonesia mempertahankan tradisi emas di Olimpiade 2012 lalu.
"Lebih baik kita duduk bersama untuk membicarakan olahraga Indonesia. Mau dibawa kemana olahraga Indonesia," tambah Haryo. Wakil Ketua Umum KOI Erick Tohir juga menyatakan jika wacana yang hendak dilakukan KONI tak beralasan. Karena itu, dia meminta agar masing-masing institusi bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
"Olahraga Indonesia kan sedang prihatin. Prestasi turun naik. Lalu ada dualisme," tegas Erick. KOI didirikan pada 1946 silam. Mereka mendapat pengakuan dari International Olympic Committee (IOC) pada 11 Maret 1950 dan bergabung sebagai anggota pada 31 Desember 1966. (jos/mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sibuk jadi Polisi, Pemain Timnas Drop
Redaktur : Tim Redaksi