jpnn.com - JAKARTA – Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengecam rencana kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi yang dipimpin Yuddy Chrisnandy melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejuta pegawai negeri sipil (PNS).
Emrus menegaskan Presiden Joko Widodo harus segera memanggil Menteri Yuddy agar menghentikan kebijakan tanpa empati itu.
BACA JUGA: Kantor Zona Maritim Barat Siap Beroperasi
“Menurut saya rencana kebijakan tersebut sangat tidak humanis dan tanpa mata hati," tegas Emrus kepada JPNN, Sabtu (4/6).
Emrus menilai rencana ini tidak menghargai pengorbanan PNS di Indonesia. Termasuk PNS yang mengabdi di wilayah perbatasan. Para PNS di perbatasan, telah menaati sumpah janji mereka untuk bersedia bertugas di wilayah terpencil dengan pengorbanan yang besar.
BACA JUGA: Menpora: Ini Jihad, Bukan Sekadar Gerakan Antinarkoba
Ia mengatakan, tanpa disengaja tiga pekan lalu ada satu tim dari sebuah kementerian
menceritakan pengalaman mereka bertugas di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Nyawa mereka pernah terancam ketika bertugas karena perahu yang ditumpangi bocor dan terombang-ambing di tengah laut.
“Ini salah satu dari kemungkinan jutaan pengorbanan yang sangat luar bisa dari para abdi negara,” ujar Emrus.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Bu Susi Tunjuk Plt dan Plh Dirjen Perikanan Tangkap KKP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jabatan Komandan KRI Banda Aceh Diserahterimakan
Redaktur : Tim Redaksi