Komisi anti korupsi negara bagian Victoria di Melbourne, berharap pemerintah akan memperluas kewenangan lembaga ini sehingga bisa melakukan memperluas jangkauan penyidikan mereka.

Menurut UU yang berlaku saat ini, komisi bernama Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) itu hanya boleh menyelidiki kasus korupsi serius yang dilakukan oleh PNS dan pelanggaran oleh polisi.

BACA JUGA: Papua Nugini Rayakan 40 Tahun Kemerdekaan

Di Australia, komisi pemberantasan korupsi berbasis pada negara bagian, sehingga tidak dikenal adanya komisi di tingkat nasional.

Kini, pemerintah Victoria dari Partai Buruh berjanji akan memperbaiki integritas pemerintahannya sehingga IBAC bisa pula menyelidiki pelanggaran biasa oleh PNS dan polisi.

BACA JUGA: Malcolm Turnbull Diharapkan Bisa Perbaiki Hubungan Australia-Indonesia

Ketua IBAC Stephen O'Bryan QC dalam laporan tahunannya pekan ini ke Parlemen Victoria meminta perluasan kewenangan.

IBAC melaporkan sepanjang tahun anggaran lalu, ada 4.443 kasus korupsi PNS dan pelanggaran oleh polisi.

BACA JUGA: Menjalin Komunikasi dengan Pembimbing PhD di Australia

Namun, kebanyakan kasus itu akhirnya dirujuk ke lembaga terkait mengingat IBAC tidak memiliki yurisdiksi, pelanggarannya tidak serius, atau lebih pas ditangani oleh atasan langsung.

Awal tahun ini IBAC membongkar korupsi di Departemen Pendidikan Victoria yang melibatkan pejabat, kepala sekolah, dan perusahaan swasta.

Sejumlah pejabat yang terlibat telah dipecat setelah kasus ini terbongkar.

Kemudian pada Juni lalu, IBAC menuntut 9 tersangka korupsi dalam kasus penipuan di sektor transportasi umum.

IBAC juga melaporkan telah menambah sumberdaya manusianya sebanyak 40 persen seiring dengan meningkatkan kasus yang ditangani.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahasa Aborigin Tadinya Tak Mengenal Angka di Atas 5