"Secara konstituonal memberikan pengawasan, kita boleh mengumpulkan informasi dan pengawasan pemerintah. Kita tidak kan keluar track," kata Hasanudin, kepada wartawan, Selasa (4/9), di gedung parlemen, Jakarta.
Ia menjelaskan, salah satu keinginan membentuk panja Papua itu dikarenakan semangat untuk mencari solusi sebaik-baiknya, agar situasi di wilayah paling timur Indonesia itu berjalan baik dan sesuai tuntutan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif.
Dia yakin, pembentukan panja itu tidak akan tumpang tindih dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Menurutnya, UP4B menangani masalah otonomi khusus saja. "Kalau panja ini mengawasi inteljijen, pertahanan, politik luar negeri," kata politisi PDI Perjuangan itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal di Pilkada Jakarta, Riza Patria jadi Caleg Gerindra
Redaktur : Tim Redaksi