JAKARTA -- Komisi I DPR menolak ajakan pemerintah untuk pergi ke Belanda melihat Tank Leophard bekas yang akan dilihat di negeri kincir angin itu.
Alasannya, secara resmi pihak Kementrian Pertahanan maupun TNI belum pernah menjelaskan rencana pembelian itu. "Berapa dananya, darimana dan sebagainya. Selama ini kita baru mendengarkan dari pers saja," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, Jumat (13/1) kepada JPNN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dijelaskan Hasanudin, kalau pun kemudian jadi ke Belanda, maka Komisi I tidak akan pergi bersama-sama pemerintah melihat Leophard, itu. "Tapi, kita akan bertemu parlemen Belanda yang dulu mengkritisi untuk tidak menjual tank itu ke Indonesia dengan alasan masalah Hak Asasi Manusia," ujar politisi PDI Perjuangan, itu.
Ia setuju dengan pendapat beberapa rekannya terutama yang ahli bidang persenjataan, seperti yang sudah purnawirawan TNI bahwa bahwa TNI harus dilengkapi dengan perlengkapan yang canggih.
"Kita setujulah. Tapi, barang yang canggih itu belum tentu cocok untuk medan Indonesia. Terutama bobotnya, beratnya. Kita sulit untuk manuver," katanya.
Dijelaskan Hasanudin, sebetulnya pada 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memerintahkan PT Pindad untuk membuat prototype tank yang cocok untuk di Indonesia pada kelas menengah 23 ton.
"Dan itu sudah jadi. Mengapa tidak dipilih itu saja. Agar pasti punya kebanggaan produk anak bangsa, cocok untuk Indonesia dan pasti lebih murah," terangnya.
"Menurut hemat saya, benar, kita sudah cek kesana. Ya sudah, proyek itu saja dilanjutkan," lanjut Hasanudin.
Terkait soal anggaran Leophard, ia menegaskan pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada Komisi I.
Menurutnya, pemerintah baru menyampaikan sekilas bahwa Indonesia akan mendapatkan pinjaman luar negeri US 6,5 miliar dollar.
"Tapi, kita belum loloskan, karena pinjaman ini US 6,5 miliar itu, bagaimana membayarnya ke depan. Sementara hutang kita masih banyak. Apalagi nanti dipakai untuk alutista," jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, menurut perkiraan inteligen maupun pemerintah dalam 15 tahun kedepan, tidak ada perang terbuka. "Jadi, tidak akan pernah menggunakan tank. Kalau memang butuh tank di TNI, karena masalah teknis dan strategis, tapi tank yang cocok. Tapi, kalau asal canggih saja tapi tidak cocok? Misalnya dengan tank buatan pindad itu bisa masuk wilayah yang basah," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Sumut, Muncul 17 Nama Kandidat
Redaktur : Tim Redaksi