jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watabun mempertanyakan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dalam rapat denganr pendapat, Senin (7/9).
Dalam rapat itu, Komarudin mempertanyakan mengenai kendala yang seringkali ditemui dalam kunjungan kerja Komisi II di lapangan. khususnya di wilayah Indonesia Timur, seperti pengukuran tanah, tenaga, dan fasilitas.
“Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum? Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” ucap Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu, politikus PDIP ini juga menyinggung laporan dari masyarakat tentang banyaknya pelayanan dari Kementerian ATR/BPN yang tersendat selama masa pandemi Covid-19.
“Khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi? Kalau Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan?” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2-15 September 2020.
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi.
Selain itu diajukan pula adanya tambahan anggaran senilai Rp 135 miliar dan Rp 105 miliar untuk program lainnya. (Mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA JUGA: Menteri ATR-BPN Didesak Tuntaskan Konflik Agraria Petani Mencirim-Simalingkar vs PTPN II
Redaktur & Reporter : Dicky Prastya