Komisi III Soroti Jaringan Narkoba Sumut

Kamis, 12 April 2018 – 18:27 WIB
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (26/5). Foto: Biro Pemberitaan DPR

jpnn.com, MEDAN - Komisi III DPR menggelar kunjungan spesifik ke Sumatera Utara hari ini, Kamis (12/4).

Kunjungan spesifik tersebut berkaitan denfan bidang kerja Komisi III DPR yakni Hukum,Ham dan Keamanan.

BACA JUGA: Delegasi DPR RI Saksikan Langsung Sidang Parlemen Bahrain

"Kunjungan spesifik kali ini berkaitan dengan pemberantasan narkoba, pengawasan orang asing dan netralitas Polri dalam pilkada," ujar anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (12/4).

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, persoalan pemberantasan narkoba di Sumut menjadi salah satu perhatian Komisi III karena wilayah ini menjadi jalur pertemuan antara Aceh dan Malaysia.

BACA JUGA: Ketua DPR: Saatnya Bangun Pusat-pusat Unggulan Kelautan

Apalagi beberapa waktu terakhir terjadi penindakan yang cukup tegas dari aparat di Sumut terhadap para pengedar narkoba.

"Pada salah satu sisi kami mendukung kerja keras dan sikap tegas dari aparat ini. Pada sisi lain kami melakukan evaluasi apa saja problem yang dihadapi di lapangan," sambungnya.

BACA JUGA: Komisi III Minta KY Periksa Ketua PN Banggai

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Habib Aboe tersebut mengungkapkan bahwa kunjungan ke Sumut saat ini menjadi penting karena sedang melaksanakan pemilihan gubernur.

Komisi III, kata Aboe, ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur sumatera utara ini akan berlangsung dengan aman.

"Karenanya, kita melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kesiapan Polda Sumut sebagai mitra kerja kami. Kita ingin pastikan Pilgubsu ini akan berlangsung secara aman dan damai," tambahnya.

Lebih jauh, Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan ini menuturkan pihaknya ingin memastikan memastikan bahwa seluruh jajaran Polda Sumut akan menjalankan tugasnya secara profesional.

"Kami minta bertindak netral dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai mereka condong ke kiri atau ke kanan," tegasnya.

"Apa lagi Kadiv Propam telah mengeluarkan 13 Pedoman Netralitas Polri Dalam Pilkada 2018. Melalui Kunker Spesifik ini kami akan pastikan bahwa pedoman netralitas ini telah disosialisasikan dengan baik, dan lebih penting dari itu dilaksanakan dengan konsekuen," pungkasnya.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Membangun Pusat Unggulan Kelautan di Indonesia


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler