jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Sosial RI dalam penanganan bencana, salah satunya dukungan terhadap program perlindungan sosial terhadap dampak bencana.
Pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya menyampaikan usulan relokasi untuk mendukung dan mengoptimalkan tugas-tugas Kemensos dalam program perlindungan sosial.
BACA JUGA: Orang Tua Alami Keterbatasan Fisiologis, Kemensos Salurkan Bantuan untuk Risal
Hal ini tidak lepas dari kondisi faktual bidang kesejahteraan sosial yang masih membutuhkan penanganan serius.
“Seperti diketahui, saat ini kita masih menyaksikan masih berlangsungnya pandemi Covid-19, kejadian bencana eskalasi masih cukup tinggi, serta angka kemiskinan juga masih cukup tinggi,” kata Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan RI, dan Kepala BNPB dengan tema Anggaran Penanggulangan Bencana, di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta (16/3).
BACA JUGA: Kemensos Percepat Pemberdayaan KAT Melalui Kemitraan
Menurut Risma tingginya intensitas bencana selama ini, berdampak pada kebutuhan untuk penguatan tugas Kemensos mengatasi masyarakat terdampak.
Kepada anggota dewan, Mensos berharap dapat meningkatkan optimalisasi tugas Kemensos dalam menangani bencana, dengan melakukan relokasi anggaran.
BACA JUGA: Kemensos Salurkan Paket Bantuan untuk Komunitas Adat Terpencil dan Suku Anak Dalam
Relokasi yang diusulkan Mensos adalah pada anggaran pembangunan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebesar Rp 319.013.536.000. Anggaran ini akan dialokasikan untuk Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp 277 miliar.
“Kemudian, sebesar Rp 37 miliar akan dialokasikan untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp 37 miliar. Untuk pengamanan aset Poltekesos, akan kami alokasikan sebesar Rp 5 miliar untuk pemagaran aset,” ujar Risma.
Menurut dia, Kemensos juga mengusulkan relokasi anggaran Verifikasi dan Validasi Data dari semula sebesar Rp 1.075.674.813.000, akan direlokasi sebesar Rp 100 miliar, untuk keperluan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Realokasi juga dilakukan sebesar Rp 50 miliar dari anggaran bencana alam dari semula Rp 282.315.563.000.
Kemudian, sambung Risma, optimalisasi anggaran (PSKBA), Kemensos akan mengalokasikan sisa anggaran Pembangunan Gudang sebesar Rp 10 miliar dan Realokasi Pemanfaatan Kendaraan Siaga Bencana Rp 30 miliar akan dialokasikan untuk bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi, dan penambahan tali asih Tagana.
Dia melanjutkan, untuk realokasi antar program Pembangunan Poltekesos sebesar Rp 37 miliar, anggaran Verifikasi dan Validasi Data sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk bantuan kedaruratan/on call, bantuan makanan, bantuan peralatan evakuasi, dan anggaran untuk pengiriman bantuan.
Pada optimalisasi penanganan bencana, mantan Wali Kota Surabaya itu berencana meningkatkan perhatian untuk Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Tagana selama penanganan bencana.
Hal ini dengan pertimbangan, Tagana merupakan bagian dari kearifan lokal. Mensos mencontohkan, pada saat gempa dan tsunami Aceh beberapa tahun silam, di Simeuleu, yang seharusnya paling parah terdampak bencana, ternyata korban jiwa sangat sedikit.
"Ini bukti bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Oleh karenanya saya usulkan untuk diperkuat. Tagana ini kan kekuatan lokal dan kearifan lokal. Dan mereka berada di garis depan dalam penanganan becana. Mereka juga bertugas 24 jam dengan medan tugas berat,” jelas Risma.
Secara umum, anggota dewan menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Kemensos. Anggota Fraksi Partai Demokrat Wastam menyatakan apresiasi dan dukungannya pada kebijakan Kemensos.
“Saya setuju dengan usulan untuk meningkatkan tali asih untuk Tagana. Sebab tugas mereka kan di garda depan dan sebagai kekuatan lokal. Juga medan tugasnya cukup berat dan juga tidak kenal waktu" ujar dia.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDI-P Ina Amannia yang menyebut, Kemensos telah melakukan penanganan bencana dengan baik, misalnya dengan penyiapan dapur umum untuk penyiapan kebutuhan dasar pengungsi. Ina juga menyaksikan kunjungan kerja Mensos di lokasi Suku Anak Dalam (SAD).
“Penguatan penanganan SAD ini juga harus serius ditangani sebab bila tidak bisa berpotensi menjadi bencana baru. Jadi saya mendukung perhatian serius Kemensos untuk masyarakat di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal. Juga saya berharap apresiasi untuk Tagana ditingkatkan,” ungkap dia.
Anggota Fraksi PDI-P daerah pemilihan Sulawesi Barat, Arwan M Aras menyatakan terima kasih dan apresiasi terhadap penanganan bencana di Sulawesi Barat.
“Terima kasih atas kecepatan dalam penanganan bencana. Sangat besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Saya mewakili masyarakat Sulbar, menyatakan terima kasih,” ujar Arwan.
Seperti diketahui dalam penanganan bencana, Kemensos memiliki peran pada fase Pra Bencana. Berupa Penyiapan Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial; Penyediaan Sarana dan Prasarana Logistik; Penguatan SDM Penanggulangan Bencana (Tagana, Pelopor Perdamaian); Fasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana; Penguatan Kearifan Lokal dan Keserasian Sosial; dan Sosialisasi, simulasi dan gladi lapangan.
Pada fase Tanggap Darurat, Kemensos berugas dalam aktivasi Sistem Tanggap Darurat (Dapur Umum, Tenda dan Logistik); Layanan Dukungan Psikososial (LDP); Pengerahan SDM Tagana dan Relawan Sosial; Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Sosial Lainnya (kelompok rentan).
Dan pada fase Pasca Bencana, Kemensos bertugas memberikan Bantuan Pemulihan (santunan ahli waris, jaminan hidup, isi hunian dan bahan bangunan rumah); Layanan Dukungan Psikososial (LDP); Melaksanakan Rujukan Shelter, Sekolah, Kesehatan, Sanitasi Air, Lapangan Pekerjaan, dan sebagainya.
Kemensos hari ini menggelar rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dan para wakil ketua, hadir para anggota, baik secara fisik maupun daring. Kemudian para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemensos. Hadir pula Ketua BNPB Doni Manado dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Isa Rachmatawarta. (ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia