jpnn.com, SALATIGA - Ada dua aspek yang menjadi ujung tombak perbaikan mutu pendidikan Indonesia ke depan, yaitu sarana dan prasarana (sarpras) serta guru.
Sebab, keduanya berkaitan dalam membangun pendidikan bermutu. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes.
BACA JUGA: Google Sediakan 5 Program Pelatihan dan Beasiswa untuk Lulusan Baru
"Guru dapatkan masalah cukup serius, yaitu ketercukupan, ketersebaran, kompetensi, dan kesejahteraan. Guru itu paling depan menjadi ujung tombak bagi mutu pendidikan. Kalau kurikulum dinamis, dia berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau gurunya oke, sarana prasarana kondusif, jadilah anak-anak kita insyaallah," katanya.
Hal itu diungkapkannya seusai meninjau SDN 06, SMPN 02, dan SMAN 03 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat, (15/7).
BACA JUGA: Teco Siap Balik ke Indonesia
Sekarang guru berkualitas menjadi prioritas dengan memperbaiki RUU Sisdiknas.
"Perhatian kami kepada upaya menghadirkan guru yang bagus yang berkualitas ini harus menjadi prioritas," ujarnya.
BACA JUGA: Anggota Komisi IV DPR Minta Generasi Muda Jangan Takut Jadi Petani
Fahmi juga menyoroti bangunan yang dimiliki sekolah-sekolah yang dikunjungi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI.
Menurut dia, sarana-prasarana bangunan sekolah merupakan peninggalan Belanda yang memiliki kesan kokoh, luas, dan asri dengan penghijauan di sekitarnya
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Belanda pada masa itu sangat memperhatikan sarana dan prasarana bagi sekolah dan serius membangun pendidikan.
Karena itu, dia meminta Kemendikbud dapat fokus dan serius membenahi fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia.
"Menurut saya, ini aspek yang barangkali perlu benar-benar diperhatikan. Satu juta lebih ruang kelas rusak di seluruh Indonesia. Ini harus menjadi catatan buat Kemendikbud untuk memperhatikan fasilitas pendidikan," tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid menyoroti proses seleksi siswa baru atau PPDB.
Menurut kepala sekolah masing-masing, PPDB dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui jatah zonasi, afiliasi, dan hal lainnya yang menyangkut PPDB di sekolah.
Sodik juga mengapresiasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan pola ekstrakurikuler yang menggunakan metode atau pola partisipatif.
"Pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dengan pola ekstrakurikuler didemonstrasikan guru, bahkan dipimpin seorang siswa," katanya.
Komisi X DPR RI juga menanyakan digitalisasi perpustakaan. Seluruh sekolah yang didatangi sudah mengimplementasikan perpustakaan digital atau e-library.
"Itu situasi umum yang kami dapatkan di sekolah dan ada pertanyaan senang mana sekolah tatap buka atau online virtual dan anak-anak semua kelas dari mulai SD, SM, SMA mengatakan senang tatap muka," ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi