Bahkan mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan Setjen KPU tidak hanya melakukan pembangkangan tetapi juga melakukan tindakanintimidasi yang seolah-olah menekankan bahwa Setjen KPU lebih tinggi dari komisioner.
"Ada dikotomi komisioner dengan kesekretariatan," ungkap komisioner KPU, Ida Budhiati di hadapan sidang majelis etik yang digelar di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (9/11).
Ida lantas memaparkan kejadian yang pernah dialaminya. Tepatnya pada 24 Oktober 2012 lalu. Ia diminta segera datang ke kantor karena ada permasalahan yang genting. Meskipun pada saat bersamaan menghadiri pertemuan penting, tapi ia mendahulukan permintaan ke kantor KPU karena alasan genting.
Menurut Ida, rapat tengah berlansung ketika tiba di kantor KPU. Belum lama duduk, ia lalu diminta keluar oleh Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri.
"Begitu saya masuk ke ruang rapat, Wakil Kepala Biro Syamsul Bahri meminta saya keluar dari ruangan. Katanya, kalau saya tidak keluar, maka dirinya yang akan keluar,"katanya.
Ida mengaku diam saja dan tidak mau keluar. Sehingga akhirnya Syamsul yang meninggalkan ruangan rapat. "Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya masalah komunikasi. Karena berkaitan dengan divisi saya selaku pengawasan, saya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan,"katanya.
Peliknya persoalan seperti inilah menurut Ida yang membuat KPU tidak bisa mengumumkan hasil verifikasi administrasi secara tepat waktu. "Ini juga yang membuat kami tidak bisa memberikan data, kalau belum tuntas. Karena kalau itu dilakukan, maka keadaan Pemilu nantinya akan lebih buruk,"katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ryaas Puji Kiprah Mahfud MD
Redaktur : Tim Redaksi