jpnn.com, JAKARTA - Komite I DPD menggelar rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung DPD, Jakarta, Senin (20/9).
Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Sah! Bupati Tangerang Dikukuhkan Sebagai Waketum APKASI
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi berharap strategi pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus diupayakan dengan menerbitkan regulasi kebijakan untuk mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi selama pandemi.
Dia juga menyampaikan, menurunnya pelayanan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan publik, membuat pemerintah untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang sangat terdampak oleh pandemi.
“Kondisi tersebut memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan di luar kondisi normal selama masa darurat bencana," kata Fachrul.
Dia berharap pemda sebagai ujung tombak layanan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan situasi berat yang dihadapi 2-3 bulan ke belakang dengan menggunakan dua metode prediktif dan kolaboratif diharapkan mampu untuk memulihkan keadaan.
"Situasi saat ini banyak di daerah kondisi sudah relatif landai dan secara keseluruhan sudah baik, ini karena keberhasilan dari metode tersebut," kata Bima Arya.
Selain itu, lanjut Bima Arya, komando kementerian dan gubernur dengan satgas penanggulangan Covid-19 yang terus menerus menjadi pembeda Indonesia dengan negara lain dalam menghadapi masa pandemi.
Bima Arya menyarankan agar ada blueprint pencegahan bencana, seperti desain smart city dan lain-lain, termasuk juga perlu adanya desain Kota Tanggap Bencana.
“Kami apresiasi kinerja semua lini kementerian dan satgas penanggulangan Covid-19 dalam mempercepat proses vaksinasi, ini tidak ada di negara lain, kecepatan kita cukup tinggi," kata Wali Kota Bogor itu.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyarankan kebijakan penetapan status daerah di masa pandemi merupakan kewenangan pusat, ketersediaan vaksin di daerah tergantung dari pusat, keterbatasan tenaga kesehatan, dan perlunya sinkronisasi penerapan PPKM antar-pemda yang saling berbatasan dengan status level berbeda.
Ketua APKASI yang juga Bupati Mempawah, Erlina mengungkapkan regulasi penyaluran stimulus dana PEN yang berbelit dan lamban, juga mekanisme bertahap yang sudah masuk penghujung tahun akan berpotensi temuan.
“Program PEN untuk UMKM dipandang masih membebani karena beban bunga yang harus ditanggung. Selain itu, belum optimalnya pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pembiayaan masih menghambat pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
Sebelum menutup rapat, Fachrul Razi mengatakan, Komite I memandang perlu adanya treatment dan kebijakan yang berbeda terkait penanganan Covid-19 di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, level daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
“Komite I juga mendorong pemerintah terus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah terkait belanja anggaran, meninjau insentif nakes, mempercepat program vaksinasi, menyederhanakan kebijakan pinjaman PEN bagi daerah,” pungkasnya. (mas)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi