Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Makassar, Syahrir Badaruddin mengungkapkan hal itu dalam workshop Komite SMK Negeri 7 Makassar di Hotel Singgasana, Minggu (30/9). Syahrir menjadi pembicara dalam workshop peningkatan mutu dan kualitas komite sekolah, di depan para komite SMK 7 Makassar, bersama anggota Dewan Pendidikan Makassar lainnya, Basri Nganring.
"Salah satu hal penting untuk diperhatikan para komite sekolah adalah, perannya dalam menjaga terjadinya praktek pungutan liar yang selalu dipermasalahkan di berbagai sekolah," kata Syahrir.
Dia menjelaskan, di beberapa sekolah, praktik pungutan liar (pungli) kerap dilakukan dengan mengatasnamakan komite sekolah. Pasalnya, kata dia, komite sekolah memiliki peran dalam memberi persetujuan dibolehkannya pungutan di dalam sekolah. Hanya saja, Komite Sekolah tentu harus memperhatikan aspek-aspek penting yang mendasari pungutan itu. Selain pungli, kata Syahrir, hal penting lain yang harus diperhatikan Komite sekolah adalah bisa mengawasi dengan baik jalannya penyaluran dana Bos.
Penyelenggara kegiatan, Yusran Ib Hernald mengatakan workshop tersebut bertujuan agar anggota komite untuk paham dan mengerti benar fungsinya, yakni harus benar-benar mengawasi, memberi nasehat (advise), dan mediator.
Menurut dia, anggota komite sekolah, yang terdiri dari unsur orang tua siswa, alumni, dan para guru, harus ikut membantu mewujudkan suasana yang kondusif dan bersih dari pungli di dalam sekolah. "Workshop ini baru pertama kalinya kita lakukan," kata Yusran. Sekolah yang beralamat di Jalan Ince Nurdin tersebut kini memimiliki 863 orang siswa. (*/pap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tawuran Pelajar Butuh Perhatian Serius Negara
Redaktur : Tim Redaksi