Desakan ini disampaikan sebagai tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dalam lima hari terakhir yang menemukan banyak kejanggalan dalam peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya empat anggota brimob tersebut.
"Harus dilakukan pengusutan secara tuntas apa penyebab terbunuhnya empat anggota Brimob di Kalora itu, sebab dari penyelidikan kami temukan banyak kejanggalan. Dan yang lebih penting, apapun hasilnya umumkan secara terbuka di media," tegas Siane di Jakarta (24/12).
Sikap terbuka dan jujur aparat kepolisian Sulteng sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini, sehingga tidak menjadikan masalah berlarut-larut. Tak kalah penting adalah tidak mengakibatkan trauma mendalam di internal aparat dan masyarakat secara luas.
Siane menambahkan, jika tak mampu melakukan evaluasi atas peristiwa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya, Kapolda Sulteng Brigjend Parsana sudah selayaknya diberhentikan. "Jika memang Kapolda Tak mampu melakukan evaluasi, Kapolri sebaiknya segera memberhentikannya," lanjutnya.
Dari hasil penyelidikannya ditemukan fakta enam polisi di Sulteng terbunuh dalam enam bulan terakhir yang keseluruhannya tidak terungkap penyebab pastinya. Komnas HAM justru menemukan ketidakberesan dalam prosedur kerja yang diterapkan di jajaran kepolisian Sulteng, di antaranya tidak dikenakannya kelengkapaan keamanan oleh aparat dalam tugas lapangan.
Siane yang merupakan Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan tersebut juga menekankan pentingnya dilakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga ditemukan fakta penyebab terbunuhnya enam anggota Brimob selama ini.
"Coba selidiki proyektil yang bersarang di tubuh korban. Serta jelaskan mengapa mereka sampai melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri," tandas Siane seraya meragukan pernyataan Kapolda Sulteng yang menyebut ke enam anggota Brimob tertembak saat menjalankan tugas patroli.
Selama lima hari melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung di Poso dan Palu, Siane mengaku mendapati kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Yaitu rasa takut yang menghinggapi masyarakat atas kelompok sipil bersenjata yang disebut-sebut ada di sekitar mereka. Masyarakat juga mengalami trauma karena beberapa kali terjadi peristiwa salah tangkap terhadap warga. "Dimana warga harus meminta perlindungan, bila kondisinya seperti ini," pungkasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Libatkan Densus 99 Antiteror
Redaktur : Tim Redaksi