JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, Komnas HAM harus bersikap adil dalam penanganan kasus penembakan empat tahanan di Lembaga Permasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
"Kalau itu menyangkut orang-orang sipil atau preman atau siapapun dia kalau sampai terbunuh aparat militer itu juga harus diperiksa," kata Priyo di DPR, Jakarta, Jumat (12/4).
Dia menilai, standar pelanggaran HAM berat itu tidak sekadar terbunuh saja, tapi misalnya ada sistem masif. Politisi Partai Golkar tersebut berpendapat bahwa kasus Cebongan bukan pelanggaran HAM, tetapi itu dinilai sebagai tindakan kriminal.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, menunggu keputusan Komnas HAM apakah ada pelanggaran HAM atau tidak dalam kasus Cebongan. "Kita tunggu hasil Komnas HAM memberikan pandangannya sebab itu yang utama," ucap Pramono.
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut menilai keterbukaan TNI AD perlu diapresiasi. Akan tetapi tidak kemudian menutup persoalan lain seperti pelanggaran hukum dalam kasus Cebongan. (gil/jpnn)
"Kalau itu menyangkut orang-orang sipil atau preman atau siapapun dia kalau sampai terbunuh aparat militer itu juga harus diperiksa," kata Priyo di DPR, Jakarta, Jumat (12/4).
Dia menilai, standar pelanggaran HAM berat itu tidak sekadar terbunuh saja, tapi misalnya ada sistem masif. Politisi Partai Golkar tersebut berpendapat bahwa kasus Cebongan bukan pelanggaran HAM, tetapi itu dinilai sebagai tindakan kriminal.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, menunggu keputusan Komnas HAM apakah ada pelanggaran HAM atau tidak dalam kasus Cebongan. "Kita tunggu hasil Komnas HAM memberikan pandangannya sebab itu yang utama," ucap Pramono.
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut menilai keterbukaan TNI AD perlu diapresiasi. Akan tetapi tidak kemudian menutup persoalan lain seperti pelanggaran hukum dalam kasus Cebongan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sakit, Pemeriksaan Binsar Simbolon Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi