jpnn.com - JAYAPURA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua bergerak mengantisipasi pelanggaran HAM pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Komnas HAM membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa hak asasinya terabaikan.
BACA JUGA: Pakar Prediksi Kasus Videotron Anies Bakal Memantik Perlawanan Politik
Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024 menjadi perhatian Komnas HAM.
Hal ini yang kemudian mendorong Komnas HAM meluncurkan program strategis untuk kemajuan hak asasi manusia pada enam provinsi di Tanah Papua seperti pengawasan pemilu.
BACA JUGA: Polisi yang Jaga Kantor dan Gudang Logistik KPU Pekanbaru Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
"Posko pengaduan yang dibuka untuk memantau pelaksanaan pemilu sebab sangat berpotensi hilangnya hak-hak konstitusional warga negara terutama bagi kelompok rentan," ujar Ramandey di Jayapura, Selasa (16/1).
Menurut Ramandey potensi kekerasan di beberapa wilayah yang menjadi basis kelompok sipil bersenjata juga menjadi perhatian pemantauan Komnas HAM.
BACA JUGA: Pendistribusian Logistik Pemilu di 4 Wilayah ini Cukup Berat
"Kami terus memantau wilayah yang menjadi basis dari kelompok sipil bersenjata karena itu sangat berpotensi terjadi kekerasan," ucapnya.
Dia mengatakan potensi konflik pada pemilihan anggota legislatif juga harus dipantau antara orang asli Papua dan non-Papua pascapemilihan anggota legislatif.
Dia menilai kesiapan penyelenggara Pemilu 2024 di Papua sangat penting dipantau baik tahapan, pemilihan maupun pascapemilihan.
"Kami berharap seluruh masyarakat di Tanah Papua bersama-sama menyukseskan pemilu damai," kata Ramandey. (Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima Laskar Santri Imbau Pendukung Pasangan AMIN Sedekah Suara
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang