JAKARTA - Kenaikan harga BBM bersubsidi tinggal menghitung hari. Kemarin, pemerintah secara resmi menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, skema kenaikan harga BBM bersubsidi masuk dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. "Harga BBM naik Bulan Juni 2013, tapi tanggal (kenaikan) nya tergantung (keputusan) Presiden SBY," ujarnya saat rapat perdana dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (22/5).
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium ditetapkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Menurut Chatib, kenaikan harga BBM tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menyehatkan fiskal yang selama ini menanggung beban subsidi terlalu berat.
Pemerintah mengakui, kenaikan harga BBM tersebut bakal berimplikasi luas, seperti naiknya harga bahan pangan. Hal itu disadari akan memukul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. "Karena itu, program penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur dalam jangka pendek perlu diberikan," katanya.
Apa saja itu? Chatib menyebut, program penanggulangan atau paket kompensasi atas kenaikan harga BBM akan diberikan dalam bentuk beras untuk masyarakat miskin (Raskin), beasiswa keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang namanya dimodifikasi menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Selama ini, program seperti Raskin, beasiswa, maupun PKH masih menjadi agenda rutin pemerintah. Adapun BLSM akan diberikan seiring dengan kenaikan harga BBM. Kenapa namanya menjadi BLSM" Rupanya, pemerintah ingin agar masyarakat faham bahwa bantuan tersebut sifatnya sementara. "Jadi, BLSM akan disalurkan selama 5 bulan, besarnya Rp 150 ribu per bulan per kepala keluarga. Total anggarannya Rp 11,6 triliun," jelasnya.
Chatib menyebut, total anggaran untuk seluruh program kompensasi kenaikan harga BBM yang diajukan dalam RAPBNP 2013 mencapai Rp 30,1 triliun. Angka itu dialokasikan untuk BLSM, Raskin, beasiswa, maupun PKH.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menambahkan, dana Rp 30,1 triliun tersebut merupakan anggaran baru yang akan digabung dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada dalam APBN 2013. "Sehingga, totalnya akan mencapai Rp 66,8 triliun," ujarnya.
Selain BLSM sebesar Rp 11,6 triliun, ada pula anggaran Raskin Rp 21,9 triliun, PKH Rp 3,6 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp 12 triliun, serta anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 17,7 triliun.
Chatib berharap, pembahasan RAPBNP 2013 bersama DPR bisa segera tuntas, agar pemerintah bisa mengimplementasikan rencana kenaikan harga BBM dan mengaktifkan program kompensasinya. "Kita usahakan bisa selesai satu bulan," katanya.
Namun target pemerintah tersebut bisa saja meleset. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengaku pesimistis bisa menyelesaikan pembahasan RAPBNP 2013 hanya dalam waktu satu bulan. "Ada banyak hal perlu dibahas, jadi kemungkinan molor," ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, jika pemerintah mengejar target kenaikan harga BBM pada Juni untuk menghindari bentrok dengan Bulan Puasa yang dimulai awal Juli, maka pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM meskipun pembahasan RAPBNP 2013 belum selesai. "Sebab, (kenaikan harga) itu kan domain pemerintah, tidak perlu persetujuan DPR," ujarnya. (owi/kim)
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, skema kenaikan harga BBM bersubsidi masuk dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. "Harga BBM naik Bulan Juni 2013, tapi tanggal (kenaikan) nya tergantung (keputusan) Presiden SBY," ujarnya saat rapat perdana dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (22/5).
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium ditetapkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Menurut Chatib, kenaikan harga BBM tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menyehatkan fiskal yang selama ini menanggung beban subsidi terlalu berat.
Pemerintah mengakui, kenaikan harga BBM tersebut bakal berimplikasi luas, seperti naiknya harga bahan pangan. Hal itu disadari akan memukul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. "Karena itu, program penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur dalam jangka pendek perlu diberikan," katanya.
Apa saja itu? Chatib menyebut, program penanggulangan atau paket kompensasi atas kenaikan harga BBM akan diberikan dalam bentuk beras untuk masyarakat miskin (Raskin), beasiswa keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang namanya dimodifikasi menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Selama ini, program seperti Raskin, beasiswa, maupun PKH masih menjadi agenda rutin pemerintah. Adapun BLSM akan diberikan seiring dengan kenaikan harga BBM. Kenapa namanya menjadi BLSM" Rupanya, pemerintah ingin agar masyarakat faham bahwa bantuan tersebut sifatnya sementara. "Jadi, BLSM akan disalurkan selama 5 bulan, besarnya Rp 150 ribu per bulan per kepala keluarga. Total anggarannya Rp 11,6 triliun," jelasnya.
Chatib menyebut, total anggaran untuk seluruh program kompensasi kenaikan harga BBM yang diajukan dalam RAPBNP 2013 mencapai Rp 30,1 triliun. Angka itu dialokasikan untuk BLSM, Raskin, beasiswa, maupun PKH.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menambahkan, dana Rp 30,1 triliun tersebut merupakan anggaran baru yang akan digabung dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada dalam APBN 2013. "Sehingga, totalnya akan mencapai Rp 66,8 triliun," ujarnya.
Selain BLSM sebesar Rp 11,6 triliun, ada pula anggaran Raskin Rp 21,9 triliun, PKH Rp 3,6 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp 12 triliun, serta anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 17,7 triliun.
Chatib berharap, pembahasan RAPBNP 2013 bersama DPR bisa segera tuntas, agar pemerintah bisa mengimplementasikan rencana kenaikan harga BBM dan mengaktifkan program kompensasinya. "Kita usahakan bisa selesai satu bulan," katanya.
Namun target pemerintah tersebut bisa saja meleset. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengaku pesimistis bisa menyelesaikan pembahasan RAPBNP 2013 hanya dalam waktu satu bulan. "Ada banyak hal perlu dibahas, jadi kemungkinan molor," ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, jika pemerintah mengejar target kenaikan harga BBM pada Juni untuk menghindari bentrok dengan Bulan Puasa yang dimulai awal Juli, maka pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM meskipun pembahasan RAPBNP 2013 belum selesai. "Sebab, (kenaikan harga) itu kan domain pemerintah, tidak perlu persetujuan DPR," ujarnya. (owi/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI : DBS Boleh Akuisisi Danamon
Redaktur : Tim Redaksi