JAKARTA - Lahirnya rekomendasi dari pemerintah dan izin dari kepolisian untuk pelaksanaan Indonesia Super League (ISL) belum bisa membuat kompetisi yang dimulai pada 2007 silam itu tenang. Pasalnya, ada syarat yang harus bisa dipenuhi oleh ISL yang akan ditinjau setiap tujuh hari.
Kepastian itu disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alius. Dia menyebutkan bahwa pihak kepolisian mengeluarkan izin karena sudah mendapatkan pernyataan langsung dari Menko Kesra sekaligus pelaksana tugas (Plt) Menpora Agung Laksono.
"Berdasarkan prasyaratan yang telah dipenuhi oleh IPL dan ISL kami akan merekomendasikan kepada otoritas keluarnya izin di Mabes untuk kiranya dapat mengeluarkan izin pertandingan," katanya dalam jumpa pers di kantor Kemenpora, Sabtu (5/1).
Namun, lanjut Suhardi, izin ini nantinya akan dievaluasi oleh Menpora setiap tujuh hari. Alasannya, hal itu memang diminta oleh pemerintah untuk memudahkan mengevaluasi pelaksanaan prasayarat yang diajukan oleh Kemenpora.
"Setiap tujuh hari akan diveluasi kembali. Tentu dengan koordinasi pemerintah. Salah satu pertimbangannya adalah tiga persyaratan dari pemerintah," terangnya.
Karena itu, Suhardi akan langsung melanjutkan masalah izin ini kepada otoritas yang berwenang mengeluarkan surat izin, dalam hal ini bagian Intelkam Polri. Mantan Wakapolda Metro Jaya itu juga berharap rekomendasi itu mampu mereduksi konflik yang terjadi di persepakbolaan Indonesia.
"Dengan kondisi ini ada nuansa positif. (Izin dengan syarat) Menjadi masukan yang bagus untuk alat pemersatu," tuturnya.
Karena itu, setelah melakukan jumpa pers di Kemenpora, Suhardi langsung akan melaporkan perkembangan yang ada kepada Kabag Intelkam. Dengan demikian, surat izin bisa langsung diproses untuk diteruskan ke daerah-daerah bawah ISL sudah bisa digelar.
Sementara itu, pelaksana Tugas (Plt) Menpora Agung Laksono menyatakan, keluarnya rekomendasi itu merupakan momen untuk menyatukan kembali persepakbolaan nasional. Dia menyebut kegiatan di cabang sepak bola juga menjadi salah satu aset yang harus dijaga agar momentum kompetisi bisa tetap berjalan.
Dia menyebut bahwa dalam evaluasi tiap pekan, Pemerintah menyerahkan permasalahan itu kepada BOPI sebagai kepanjangan tangan mereka. Karena itu, dalam perjalanannya, BOPi akan terus melakukan pengawasan terhadap komitmen untuk menjalankan persyaratan tersebut.
"Jadi sudah seharusnya ditaati kalau tidak kami bisa saja mencabut kembali rekomendasi tersebut," tutur politisi asal partai Golkar tersebut.
Terkait masalah Timnas, Agung meluruskan pernyataannya. Dia menyebut bahwa Timnas yang dimaksud adalah Timnas yang berada di bawah PSSI. Namun, untuk mekanisme bagaimana Timans tersebut, task force akan membahasnya lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkonflik.
"Task force memandang timnas salah satu embrio penting untuk menuju rekonsiliasi kepengurusan kita, jadi mari kita berharap kompetisi atau pertandingan yang berjalan lancar. Kompetisi boleh ada dua tapi Timnas tetap satu," tegasnya.
"Tadi kita sudah undang PSSI untuk duduk bersama membahas masalah timnas. Semua akan dibicarakan kembali dan kita akan temukan jalan keluarnya seperti apa," tambah Agung.
Untuk hal itu, lanjut Agung, task force menurutnya akan mempersiapkan road map agar rekonsiliasi kepengurusan, kompetisi bisa bersatu. Nah, langkah-langkah itu akan dimomunikasikan dengan AFC yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat.
"Rencananya belum tahu. Itu Bu Rita (Subowo, ketua task force) yang komunikasi dengan presiden AFC," tuturnya.(aam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim-tim Unggulan Memimpin Sementara
Redaktur : Tim Redaksi