Kompleksitas Masalah Papua, Karel Sebut Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Minggu, 07 Mei 2023 – 14:30 WIB
Analis Politik Karel Susetyo mengatakan diperlukan kerjasama semua pihak pemangku kepentingan untuk memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ilustrasi foto: dok Ridwan/JPNN.com

jpnn.com - Analis Politik Karel Susetyo mengatakan diperlukan kerja sama semua pihak pemangku kepentingan untuk memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Hal itu sebagai respons atas penangkapan Kepala Distrik (Camat) Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Tengah beriniasial MM oleh personel Satgas Damai Cartenz karena diduga kuat ikut membiayai KKB Egianus Kogoya.

BACA JUGA: Kejam, KKB Eksekusi Warga Papua dengan Sadis

"Informasi tersebut mengejutkan, mengingat sebagai aparatur negara yang bersangkutan seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk ikut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI," kata Karel di Jakarta, Minggu (7/5).

Dia memyebutkan Hal tersebut juga menjadi catatan penting sebagai salah satu faktor sulitnya menyelesaikan permasalahan di Papua.

BACA JUGA: Demo Kedubes Australia Dan Selandia Baru, HMI Jakarta Tolak Intervensi Asing Di Papua

Penangkapan itu juga seakan menampar wajah aparat keamanan, yakni TNI-Polri yang selama ini telah bekerja bertarung nyawa di sana. 

"Bayangkan, betapa hancur dan sakitnya hati para prajurit tersebut yang mempertaruhkan hidupnya dan keluarganya demi menjaga kemanan dan keutuhan NKRI, namun dikhianati oleh aparatur negara lainnya," lanjutnya.

CEO Point Indonesia itu menyebutkan aparat TNI-Polri di bawah pimpinan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai ujung tombak tentunya sudah bekerja maksimal dengan mengorbankan banyak nyawa prajurit yang gugur. 

Harusnya, lanjut Karel, hal tersebut mendapat dukungan dari aparatur lembaga lainnya dengan tidak berkhianat.

"Kasus Camat MM ini bisa jadi merupakan fenomena ujung gunung es belaka (The Tip of Iceberg), di mana sebenarnya masih banyak lagi aparat pemerintah daerah dan desa yang bersimpati bahkan mendukung gerakan KKB," ujarnya.

Dia juga menyebutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepatutnya memberikan perhatian lebih dalam pembinaan aparatnya di Papua.

"Bukan menyerahkan hal tersebut kepada aparat keamanan dan satgas lalu mereka tidak melakukan apa-apa terhadap aparatnya di daerah tersebut," jelas dia.

Di sisi lain, para aparat tersebut ditengarai membantu KKB melalui pemberian dana untuk membeli amunisi yang berasal dari Papua Nugini.

"Putus jalur mata rantai penyelundupan amunisi ilegal yang berasal dari luar negeri," tegas Karel.

Perlu diingat bahwa penyelesaian permasalahan Papua adalah salah satu prioritas penting pemerintah Presiden Joko Widodo.

Karel menambahkan keterlibatan seluruh aparatur dan instusi serta lembaga pemerintah yang bersinergi dengan baik dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara komprehensif.

"Kita semua berharap kepada Kemendagri untuk dapat lebih memperhatikan aparaturnya di daerah tersebut. Agar tidak lagi ada kasus aparatur daerah yang berkhianat kepada NKRI," pungkas Karel.

Diketahui, seorang kepala distrik atau camat di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, ditahan Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz Polri sejak Senin (1/5). 

Dari hasil pemeriksaan hingga kini terungkap pria berinisial MM diduga memberikan uang bagi kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya untuk membeli amunisi.

Kepala Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Faisal Ramadhani ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

Dia mengatakan, pria berinisial MM adalah Kepala Distrik Kenyam yang diduga menyalurkan uang senilai Rp 30 juta bagi KKB di Nduga.

"Dari hasil penyidikan terhadap salah satu anggota KKB yang sudah kita amankan, terbukti bahwa kepada distrik Kenyam ini ikut memberikan uang sebesar 30 juta rupiah untuk dipakai membeli amunisi bagi KKB," ungkap Kombes Faizal di Jayapura, Kamis (4/5).(mcr8/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
KKB   Papua   NKRI   Kemendagri  

Terpopuler