jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menyoroti Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) bentukan Presiden Joko Widodo (Jokow). Koalisi menilai komposisi Pansel Capim KPK merupakan cara Presiden Ketujuh RI itu mengompromikan kepentingan elite pendukungnya ketimbang pemberantasan korupsi.
Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi menyatakan, semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu. Alasannya, pada periode kepemimpinan KPK saat ini terdapat banyak masalah internal yang kian mengkhawatirkan.
BACA JUGA: KPK Lelang Barang Fuad Amin Rp 63,28 Miliar
"Termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK," demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi dalam siaran persnya, Sabtu (18/5). Baca juga: Ini Susunan Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih jadi Ketua
Koalisi menyoroti beberapa nama di Pansel Capim KPK yang memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Menurut koalisi, hal itu memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.
BACA JUGA: KPK Endus Dugaan Korupsi Proyek Kapal di Kementerian Bu Susi
Padahal, KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. "Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," ujarnya.
Dari berbagai catatan itulah koalisi menganggap Presiden Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai dengan komposisi Pansel Capim KPK yang ada.
BACA JUGA: Ini Susunan Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih jadi Ketua
Koalisi menilai Presiden Jokowi mendua dalam sikapnya untuk lebih all out pada periode kedua kepemimpinannya. Meskipun publik masih harus menunggu hasil final rekapitulasi KPU, kemungkinan besar Jokowi terpilih kembali sebagai presiden.
"Semestinya momentum ini dimanfaatkan presiden untuk dapat meminggirkan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elite, arena sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi," kata koalisi.
Karena itu koalisi menganggap Pansel Capim KPK memiliki cacat secara etika. "Koalisi menolak komposisi Pansel Capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel, yang menurut koalisi tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, sehingga akan memengaruhi kualitas capim KPK yang akan dipilih kemudian."
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi terdiri dari ICW, TII, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih. dan MaTA Aceh.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Semua Fasilitas MotoGP Mandalika Tuntas 2020
Redaktur & Reporter : Boy