jpnn.com, JAKARTA - Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) meminta Presiden Joko Widodo beserta jajarannya fokus terhadap pembangunan ekonomi daripada sibuk mengurus pemulangan 660 orang WNI eks ISIS yang saat ini berada di kamp tahanan di Suriah, di bawah otoritas Kurdi.
Menurut Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan, saran disampaikan melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada pada kisaran angka 5 persen.
BACA JUGA: Nabil Haroen: WNI Eks ISIS Harus Diberi Sanksi
"Kondisi ekonomi nasional kita saat ini sudah masuk pada posisi yang saya kira cukup mengkhawatirkan," ujar Adi di Jakarta, Minggu (9/2).
Baranusa juga menilai pemerintah lebih baik fokus terhadap penanganan kasus korupsi yang terjadi di beberapa perusahaan milik BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen.
BACA JUGA: Bamsoet: Pemerintah Harus Segera Putuskan Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS
"Belum lagi soal kasus skandal mega korupsi yang terjadi di beberapa perusahaan milik BUMN seperti Jiwasraya dan lain-lain yang masih belum terbongkar hingga jelas. Kami pikir hal tersebut jauh lebih penting diurusi daripada polemik pemulangan WNI Eks kombatan ISIS," ucap Adi.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi membuka wacana terkait pemulangan 660 WNI eks ISIS ke tanah air. Namun kemudian beredar video di You Tube yang menayangkan pemberitaan salah satu televisi nasional. Pemberitaan memuat pernyataan menag menolak pemulangan WNI eks-ISIS.
BACA JUGA: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Pemerintah Akan Ambil Sikap Juni 2020
"Menteri Agama sudah jelas (sikapnya). Sudah jelas saya mengatakan, mereka begini begitu sangat sadis dan bawa-bawa nama agama, mana kita mau dia ada kembali ke Indonesia," ucapnya.
Presiden Jokowi sebelumnya juga menyatakan secara pribadi menolak pemulangan WNI eks ISIS. Namun demikian, keputusan terkait sikap resmi pemerintah akan ditetapkan melalui rapat terbatas kabinet. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang