jpnn.com, AMBON - Seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku mengaku saat ini mereka merasa tidak nyaman lagi untuk melakukan aktivitas di dalam gedung tempat mereka bersidang, karena kondisinya sudah cukup memprihatinkan.
Banyak kebocoran air dari lantai atas hingga menembus plafon di ruang bawahnya. Namun, hingga kini tak kunjung direnovasi.
BACA JUGA: Pembunuh Istri dan Anak Ini Akhirnya Ditangkap, Lihat tuh Wajahnya
Gedung tersebut sangat parah kerusakannya, dan hampir di semua lantai. Kersusakan yang paling parah yakni di lantai III dan IV.
"Tingkat kerusakan pada gedung ini sangat parah dan bisa ditemukan pada hampir semua lantai sehingga kami meminta komisi III berkoordinasi dengan Dinas PUPR Maluku untuk melakukan renovasi," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Jumat.
BACA JUGA: Hj Damilah Digugat Tiga Anak dan Seorang Cucu Gara-gara Tanah, Ya Ampun
Aset milik Pemprov Maluku ini juga diperparah dengan keretakan dinding saat Kota Ambon dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik secara beruntun sejak 2019.
Menurut Melkianus, saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat membuat air merembes dari lantai atas masuk ruangan bawahnya sehingga tergenang.
BACA JUGA: Pesan Penting Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae untuk Anggotanya
Sementara Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias mengakui, kerusakan yang paling parah yakni di lantai III dan IV.
Kerusakan ini terjadi saat bencana alam gempa bumi yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada 26 September 2019, yang kemudian diperparah lagi dengan cuaca ekstrim yang mengakibatkan hujan yang airnya merembes ke dalam gedung.
"Selama ini anggota DPRD merasa tidak nyaman dalam bekerja, bahkan sampai hari ini ada anggota dewan yang belum memiliki ruangan untuk bekerja, di mana kebanyakan hanya melakukan aktivitas di ruang komisi," ujar Anos.
Padahal di dalam ruang komisi sendiri juga sudah mengalami kebanjiran akibat rembesan air yang begitu besar.
Nantinya setelah dua Pansus Raperda Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi kembali dari luar daerah, maka komisi III akan mengundang dinas PUPR Provinsi Maluku untuk membahas persoalan tersebut.
"Jangankan pada ruang paripurna, untuk ruang komisi III pun banjir sehingga nantinya setelah seluruh anggota selesai melaksanakan tugas dari luar daerah, maka kami akan mengundang mitra terkait untuk membicarakan soal renovasi gedung ini," tandas Anos.
Komisi III maupun pimpinan dan seluruh anggota DPRD juga berharap agar renovasinya bisa direalisasikan pada 2020.
BACA JUGA: Pria Asal Aceh Utara Ketahuan Berbuat Terlarang dengan Ibu Rumah Tangga Berusia 50 Tahun, Ya Ampun
Dinas PUPR Maluku telah menghitung estimasi anggaran yang akan digunakan untuk merenovasi pembangunan gedung DPRD Maluku, di mana dibutuhkan Rp 8,59 miliar.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budi