jpnn.com, MADIUN - Jumlah pegawai di lingkup Pemkot Madiun, Jatim, kian menyusut drastis karena pensiun.
Setiap tahun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencatat sekitar 150-160 pegawai pemkot ada yang purnatugas.
BACA JUGA: KASN Harusnya Diperkuat Bukan Dihapus di Revisi UU ASN
Di sisi lain, dalam beberapa tahun belakangan belum pernah ada penambahan pegawai akibat moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
’’Kalau tidak ada drop-dropan PNS lagi, diperkirakan Kota Madiun 5-7 tahun lagi akan kolaps,’’ kata Sekda Kota Madiun, Maidi.
BACA JUGA: Peringatan Penting dari BKN untuk Pelamar CPNS
Jumlah pegawai di lingkup pemkot saat ini tergolong ngepres, yakni sekitar 3.614 orang. Jumlah itu sudah termasuk 27 aparatur sipil negara (ASN) yang menerima surat keputusan (SK) pensiun pada Senin lalu (31/7).
Terdiri atas 14 pegawai pensiun per 1 September, tujuh orang purnatugas per 1 Oktober, dan enam orang yang jabatannya berakhir per 1 November mendatang.
BACA JUGA: Ingat, Menteri Asman Setop Rekrutmen CPNS Tenaga Administrasi dan Umum
’’Dengan kondisi seperti sekarang, ada pejabat setingkat eselon IV yang tidak punya staf,’’ ungkap Maidi.
Kalau sampai beberapa tahun ke depan tidak ada kebijakan rekrutmen pegawai, tentunya pemkot akan kesulitan. Padahal, pemkot dituntut untuk terus meningkatkan kinerja.
’’Bayangkan kalau sampai lima tahun ke depan jumlah pegawai yang pensiun ada sebanyak seribu orang. Tentu akan membingungkan kami,’’ ujar Maidi.
Karena itu, pemkot saat ini mulai menyusun konsep pembangunan SDM untuk kebutuhan tahun 2018-2019. Konsep itu berupa pemberian beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang berprestasi agar mereka bisa melanjutkan kuliah.
Dengan demikian, saat para pegawai yang ahli di bidang teknik dan kesehatan pensiun selama lima tahun ke depan, pemkot tidak akan bingung mencari tenaga baru.
’’Jadi, kebutuhan pegawai lima tahun ke depan harus disiapkan mulai sekarang. Sehingga semua nanti sudah bisa ready,’’ tegas Maidi.
Maidi juga menekankan peningkatan keahlian bagi seluruh pegawai. Mereka dituntut mampu menguasai ilmu teknologi dan informasi.
Sebab, tak menutup kemungkinan sistem pelayanan publik bakal berbasis komputer. ‘’Semua pegawai tidak boleh buta informasi dan teknologi,’’ imbuhnya.
Selain menyusun strategi khusus, pemkot juga tidak pernah berhenti memberikan masukan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bahkan, pemkot setiap tahun juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 juta untuk biaya rekrutmen, namun selalu tidak terserap.
’’Hal-hal seperti inilah yang akan menjadi masalah lima tahun ke depan. Tatkala saat ini tidak ada solusi-solusi di dalam me-manage pemerintahan daerah,’’ jelas Maidi.
Sesuai hasil analisis jabatan, setidaknya pemkot butuh sekitar 1.600 pegawai baru. Seandainya tambahan pegawai tersebut bisa terealisasi, tentu beban dobel pekerjaan yang selama ini diemban oleh satu orang ASN bisa berkurang.
Apalagi, para pegawai yang pensiun itu sudah banyak pengalamannya. Berbeda dengan penggantinya yang sekadar tenaga harian atau kontrak.
Belum lagi ijazah pendidikan pegawai outsourcing itu tidak setara dengan pegawai yang telah pensiun. ’’Kebutuhan ideal jumlah pegawai pemkot adalah 5.000 orang,’’ tandasnya. (her/ota)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Kedua, Sebegini Pendaftar CPNS 2017
Redaktur & Reporter : Soetomo