"Bahwa hari ini kita menyaksikan lembaga-lembaga negara berjalan secara tidak harmonis, itu lebih disebabkan karena tidak adanya mutu etika yang memimpin lembaga-lembaga negara tersebut," kata Margarito Kamis, dalam acara Dialog Pilar Negara berjudul "Harmonisasi Lembaga-Lembaga Negara", di ruang presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (9/7).
Tidak bermutunya pimpinan lembaga-lembaga negara pascareformasi, lanjut Margarito, merupakan faktor dominan terjadinya disharmonisasi diantara lembaga-lembaga negara saat ini. Kondisi tersebut diperparah oleh sikap presiden yang tidak dengan rendah hati menyikapi berbagai konflik di antara lembaga-lembaga negara.
"Mestinya, kalau suatu konflik berpotensi akan mengganggu jalannya penyelenggaraan negara, presiden mestinya, mbok ya bicara paling tidak dalam forum pertemuan sembilan pimpinan lembaga negara yang diadakan tiga bulan sekali," ujar dia.
Karena terjadinya pembiaran terus-menerus terhadap disharmonisasi lembaga- lembaga negara oleh presiden, menurut Margarito berakibat pada pelanggaran hak-hak yang berhubungan dengan rasa keadilan masyarakat, imbuh dia.
Dikatakannya, untuk memanusiakan kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara memerlukan syarat mutlak berupa terpilihnya seorang presiden yang punya mutu etika tinggi dan visi kemanusiaan yang tinggi pula karena dinamika berbangsa dan bernegara bukan hanya soal berhukum, tapi lebih pada aspek rasa keadilan untuk setiap individu warga negara.
"Melihat kenyataan hari ini, saya kira pemerintah tidak punya niat sungguh- sungguh untuk membuat beres semua lembaga negara. Makanya lembaga- lembaga negara menjadi fasilitas bagi-bagi jabatan belaka. Makanya jadilah presiden yang hanya mengurus kelompoknya saja dengan cara membagi habis jabatan di lembaga-lembaga negara," tegasnya.
Terakhir Margarito menyarankan pertemuan sembilan pimpinan lembaga negara dihentikan saja kalau hanya sekedar untuk makan siang atau minum kopi pagi bersama sementara berbagai masalah misalnya hubungan DPR dengan DPD, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Masih Ogah Bicara Capres
Redaktur : Tim Redaksi