jpnn.com - SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan seluruh kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di ballroom Grand City, Kota Surabaya Minggu malam (8/2). Topik yang hangat diperbincangkan adalah kasus Polri dan KPK yang tak kunjung selesai.
Presiden Keenam itu mengatakan, kasus Polri dan KPK pun meruncing karena Presiden Joko Widodo tidak tegas mengambil sikap. Konflik antaraa dua lembaga penegak hukum pun menjadikan komisioner KPK berstatus tersangka.
BACA JUGA: Jenazah Kopilot Diperlakukan Beda
”Situasi seperti itu jika dibiarkan justru menjadi harap-harap cemas. Dan semakin berlarut serta tidak ada kepastian,” tuturnya.
Bahkan, lanjut SBY, hiruk pikuk politik antara Polri dan KPK di Indonesia sudah mendapat sorotan dari kantor berita di luar negeri. Seperti di Prancis. Begitu juga, ketika dirinya bertemu dengan duta besar internasional dua minggu terakhir ini, banyak pertanyaan muncul. ”Where is Presiden Jokowi?” katanya menirukan.
BACA JUGA: Nama-nama Ini Dipastikan Masuk Daftar Didor
SBY menuturkan, dengan status quo tersebut, jika tidak diselesaikan, Polri dan KPK akan terpecah. Polri tidak memiliki satuan komando dan KPK tidak bisa bekerja memberantas korupsi.
Menurut SBY, harus ada solusi untuk menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK. Yaitu, Jokowi berani mengambil keputusan tegas dan tidak takut kepada Megawati. Jokowi bertanggung jawab sebagai presiden dan harus mandiri. Tidak didikte maupun ditekan siapa pun dan harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. ”Jokowi adalah presiden kita. Bukan petugas partai,” tandasnya. (ayu/c9/end)
BACA JUGA: PPATK Sarankan Menpan Buat PP untuk Rekrutmen Pejabat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Disebut Berupaya Integrasikan Hukum dan Moralitas
Redaktur : Tim Redaksi