JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa konflik politik yang kerap terjadi di daerah dapat memicu kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, konflik politik tersebut akan mengakibatkan dana BOS tidak tepat sasaran.
“Pemerintah dalam menyalurkan dana BOS tetap harus mewaspadai adanya keterlambatan dan kebocoran di sejumlah daerah rawan. Karena konflik politik yang ada di daerah sangat rawan untuk mengakibatkan dana BOS bocor,” terang Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di Jakarta, Selasa (10/1).
Jika dilihat dari sisi keterlambatan, lanjut Febri, mekanisme penyaluran dana BOS yang telah diubah oleh pemerintah saat ini dinilai lebih baik apabila dibandingkan dengan mekasnisme penyaluran dana BOS sebelumnya. Sehingga, dana BOS kali ini bisa tepat waktu. Sebab menurut Febri, keterlambatan memicu terjadinya korupsi yang lebih luas.
“Dengan mekanisme ini, dapat menekan tindakan korupsi di daerah. Kalau mekanisme yang dulu, oknum di daerah memiliki kesempatan untuk mengendap dana lebih mana, sehingga penyalurannya terlambat,” jelasnya.
Lebih jauh Febri menambahkan, pemerintah dalam hal ini juga harus memperhatikan masalah audit tata kelola dan system pengawasan dana BOS di daerah. Karena, pemerintah dalam menangani kedua hal ini masih sangat lemah.
“Ini harus jadi perhatian utama bagi pemerintah. Karena yang proses audit ini menyakut ratusan ribu sekolah. Siapa yang akan mengaudit ratusan ribu sekolah penerima dana BOS? BPK atau BPKP? Pasalnya, baik BPK maupun BPKP hanya memiliki auditor tidak lebih dari 10 ribu orang,” tandasnya.
Maka dari itu, Febri pun turut mengimbau kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan penyaluran BOS di masing-masing sekolah. Dikatakan, sekolah harus terbuka dan transparan terhadap masyarakat khususnya orang tua murid mengenai dana BOS tersebut. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disiapkan Bonus, 5 Provinsi Sudah Salurkan BOS
Redaktur : Tim Redaksi