Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, kondisi di Suriah memang belum perang seperti di Libya. Meskipun sudah ada tembakan di mana-mana tapi itu hanya untuk membubarkan para demonstran. Bukan bom dijatuhkan. Evakuasi baru dilakukan jika terjadi perang.
"Tapi potensi ke arah sana (perang) sudah kelihatan juga. Saya berharap dukungan dari masyarakat internasional tembak menembak dan bom tidak terjadi," kata Jumhur di Jakarta, Minggu (10/6).
Jumhur mengatakan, jumlah TKI yang ada di Suriah mencapai 12.600 orang. Tapi, hanya 1.000 orang yang tinggal di daerah rawan konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan demonstran di Kota Homs, Hama, dan Allepo. Dari jumlah tersebut, 233 orang sudah dipulangkan ke tanah air yang terbagi dalam 9 rombongan.
"Jadi pemerintah sekitar Januari lalu sudah membentuk tim dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berangkat ke Suriah. Posko-posko di 3 kota rawan konflik sudah dibangun untuk mendata TKI yang mau pulang," ujarnya.
Evakuasi paksa, kata pria yang sempat kuliah di ITB tersebut, dilakukan kepada TKI yang tidak mau pulang. Meskipun mereka tinggal di daerah yang tidak konflik. Evakuasi pun, kata dia, tidak dilakukan melalui jalur udara. Sebab, ada kemungkinan diberlakukan zona larangan terbang seperti di Libya saat menggulingkan Presiden Moaamar Khadafi.
Karenanya, tambah Jumhur, evakuasi melalui jalur darat jadi tumpuan utama. 2 jalur sudah disiapkan, yaitu melalui Libanon dan Yordania.
"Kita sudah ada strategi kalau udara tidak bisa. Makanya komunikasi dengan TKI maupun keluarga tetap dilakukan sambil memantau kondisi terbaru," bebernya.
Bagi TKI yang tidak ingin pulang sekarang, kata Jumhur, diminta untuk melapor ke posko maupun KBRI. Sehingga saat evakuasi dilakukan mereka mudah ditemukan. "Sekarang ini kami belum memiliki data mereka yang belum mau pulang. Itu jadi kendala karena bagaimana mengetahui mereka mau pulang dan alamat dimana," ungkapnya.
Jumhur memastikan, jumlah TKI yang ada di Suriah tidak akan bertambah. Sebab, sejak Agustus 2011 negara tersebut sudah dimoratoriunm oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Bagi TKI yang sudah dipulangkan, lanjut Jumhur, akan dimasukan dalam program purna TKI. Mereka akan diberikan modal untuk usaha. Pemerintah tidak akan lepas tangan karena pendapatan bulanan mereka langsung hilang saat memilih pulang.
"Banyak program yang disedikan. Tinggal mereka pilih saja mau yang mana," katanya. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Promosi Terbuka Sempat jadi Cibiran
Redaktur : Tim Redaksi