jpnn.com - WASHINGTON- Pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah memastikan akan membuka lagi kedutaan besar mereka di Kuba. Tujuannya satu, menjalin kembali hubungan kedua negara yang putus selama 54 tahun.
Namun, usaha tersebut tidak serta-merta tanpa ganjalan dan semudah membalikkan telapak tangan. Jalan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik kedua negara masih panjang.
BACA JUGA: Edan... Pria Ini Nikahi Bocah Perempuan Enam Tahun Demi Incar Istri Orang
Salah satu yang kini masih menjadi ganjalan adalah siapa yang ditunjuk sebagai duta besar AS di Kuba nanti. Obama harus mengajukan nama-nama calon ke legislatif untuk disetujui.
Para staf lainnya juga harus disiapkan. Bukan hanya itu, untuk membuka kedutaan besar, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jumlahnya bisa mencapai jutaan dolar AS.
BACA JUGA: Bapak Ini Meradang Lihat Anaknya Diikat Dokter saat Perawatan Gigi
Obama juga harus merayu para legislatif supaya mengurangi atau setidaknya meringankan sanksi pada Havana. Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi saat Fidel Castro mulai berkuasa pada 1959.
Hubungan kedua negara kian panas saat Castro menasionalisasi seluruh aset AS di Kuba. Pada 1961, Castro kembali membuat AS berang lewat perjanjian perdagangan dengan Uni Soviet. Pada 1962, mantan Presiden AS John F. Kennedy akhirnya resmi menjatuhkan embargo ke Kuba.
BACA JUGA: Ya Ampun... Lantaran Enggan Setrika Baju Suami, Istri pun Dimasukkan Penjara
Dengan adanya embargo tersebut, perusahaan Negeri Paman Sam tidak boleh melakukan bisnis dengan Kuba. Penduduk AS juga dilarang berkunjung maupun menghabiskan uang sebagai turis di Havana.
Jika aturan itu dilanggar, mereka bisa didenda USD 65 ribu (Rp 868,3 juta). Warga AS yang memiliki keluarga di Kuba juga dibatasi jika ingin mengirimkan uang. Pada masa pemerintahan mantan Presiden George W. Bush, embargo dan sanksi terhadap negara komunis itu kian ketat.
Namun, begitu Obama menjabat pada 2009, dia melonggarkannya. Pada 2011, Obama bahkan mengizinkan penduduk AS untuk berkomunikasi lebih bebas dengan teman maupun saudara mereka di Kuba.
Mereka juga bisa berkunjung ke Havana untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Obama berpendapat bahwa membekukan hubungan dengan Kuba sama sekali tidak efektif. Namun, tentu saja Obama tidak bisa sepenuhnya menghapuskan larangan dan embargo ke negara yang dipimpin Raul Castro tersebut.
"Menghapuskan embargo dan larangan bepergiaan (ke Kuba) adalah hak prerogatif Kongres," ujar pengamat kebijakan Amerika Latin di Cato Institute Juan Carlos Hidalgo. Obama hanya bisa meringankan beberapa larangan.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintahan Obama sudah melakukan segala cara untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba dan melobi Kongres. Mereka bahkan mengeluarkan Kuba dari daftar hitam negara yang mensponsori terorisme.
Namun, tampaknya itu belum cukup. Hidalgo memperkirakan, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) terkait pencabutan embargo dan perbaikan hubungan dengan Kuba ini bakal alot dan berlangsung lama.
"Tampaknya tidak mungkin RUU tersebut berada di meja Obama saat masa jabatannya habis nanti," tegas Hidalgo.
Saat ini pun banyak yang menentang keputusan Obana untuk membuka Kedutaan Besar AS di Kuba. Senator Florida Marco Rubio salah satunya. Anggota Partai Republik tersebut berkali-kali mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendukung keputusan pemerintah.
"Saya bersama para kolega akan memblokir usaha pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba dan memilih duta besar di Havana sampai ada kemajuan terkait isu-isu penting," ujarnya. Yang dimaksud Rubio adalah kebebasan warga Kuba. Selama ini Fidel Castro maupun adiknya, Raul Castro, dinilai sebagai seorang diktator yang melanggar banyak hak-hak kemanusiaan.
Hal senada diungkapkan anggota Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri Senator Ben Cardin. Senator dari Partai Demokrat tersebut menegaskan, meski membuka kedutaan besar adalah pendekatan yang paling masuk akal ke Kuba, AS harus tetap berhati-hati. Kuba harus lebih dulu menunjukkan pada komunitas internasional bahwa mereka tak lagi melanggar hak asasi manusia.
"Kuba harus menghentikan penahanan dan detensi pada orang-orang yang tidak setuju atas kebijakan pemerintah," ujar senator Maryland tersebut. Sepanjang 2012, dilaporkan ada 6.062 orang yang menjadi tahanan politik di Kuba.
Meski pemilihan duta besar di Havana bakal pelik dan lama, bukan berarti pembukaannya diundur. Mantan anggota staf di Komite Kebijakan Demokratik Senat AS William LeoGrande mengungkapkan, kantor Kedutaan Besar AS di Havana diperkirakan tetap dibuka sesuai jadwal, yakni pada 20 Juli mendatang. Namun, yang mengepalai bukan seorang duta besar, melainkan seorang kepala misi diplomatik.
"Tugas mereka bagaimanapun juga hampir sama," ujar profesor di American University School of Public Affairs itu. Dia menyebut pembukaan kedutaan besar tersebut adalah langkah besar menuju normalisasi hubungan kedua negara. (Fox News/ProCon/sha/c17/ami)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Thailand Tembak Mati Tujuh Penyelundup Heroin
Redaktur : Tim Redaksi