JAKARTA - Buruknya tata kelola Pelatnas sepanjang 2013 diakui oleh KONI. Ketum KONI Tono Suratman tak menampik fakta tersebut. Tono menilai, ada yang salah dengan pengelolaan Pelatnas oleh Program Indonesia Emas (Prima). Salah satu yang menjadi penyebab ialah adanya pembagian tugas antara KONI dan KOI.
"Seharusnya saling bersinergi. Kalau seperti ini, bisa jadi ada tumpang tindih pelaksanaan tugas," terang mantan Ketum PP Ikasi tersebut Senin (18/2). Menurut pria yang pernah menjabat sebagai komandan kontingen di SEA Games 2013 itu, pembagian kewenangan itu seharusnya disudahi. Tono seperti ingin menekankan bahwa KONI dan KOI harus berada dalam satu lembaga.
Selain masalah tersebut, hal lainnya ialah belum cairnya dana dari Pemerintah untuk Pelatnas. Seperti diketahui, hingga kini dana untuk Pelatnas memang belum juga cair. Kemenpora selaku perpanjangan tangan pemerintah hanya berjanji jika dana akan turun sebesar Rp 250 miliar Maret mendatang. Saat ini, pengajuan tersebut masih diverifikasi oleh Kemenkeu. Kemenpora sendiri tengah melengkapi berbagai dokumen yang diminta Kemenkeu. Di antaranya ialah Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga (RKKL).
Menanggapi permasalahan dana yang belum cair itu, Tono tak banyak mengeluarkan komentar. Dia hanya berjanji untuk terus mencarikan solusi bagi para atlet dan pelatih penghuni Pelatnas. "Kami sedang mengupayakan untuk menemukan solusi. Biaya memang memegang peranan penting," tegas mantan atlet anggar tersebut.
Belum adanya gelontoran dana dari pemerintah memang membuat banyak cabor kelimpungan. Demi tetap menggelar pelatnas, banyak cabor yang rela merogoh koceknya sendiri agar Pelatnas bisa berjalan baik. Di antaranya ialah PP Pertina yang belum mendapatkan uang saku dan akomodasi untuk periode Januari-Februari. (jos/mas/jpnn)
"Seharusnya saling bersinergi. Kalau seperti ini, bisa jadi ada tumpang tindih pelaksanaan tugas," terang mantan Ketum PP Ikasi tersebut Senin (18/2). Menurut pria yang pernah menjabat sebagai komandan kontingen di SEA Games 2013 itu, pembagian kewenangan itu seharusnya disudahi. Tono seperti ingin menekankan bahwa KONI dan KOI harus berada dalam satu lembaga.
Selain masalah tersebut, hal lainnya ialah belum cairnya dana dari Pemerintah untuk Pelatnas. Seperti diketahui, hingga kini dana untuk Pelatnas memang belum juga cair. Kemenpora selaku perpanjangan tangan pemerintah hanya berjanji jika dana akan turun sebesar Rp 250 miliar Maret mendatang. Saat ini, pengajuan tersebut masih diverifikasi oleh Kemenkeu. Kemenpora sendiri tengah melengkapi berbagai dokumen yang diminta Kemenkeu. Di antaranya ialah Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga (RKKL).
Menanggapi permasalahan dana yang belum cair itu, Tono tak banyak mengeluarkan komentar. Dia hanya berjanji untuk terus mencarikan solusi bagi para atlet dan pelatih penghuni Pelatnas. "Kami sedang mengupayakan untuk menemukan solusi. Biaya memang memegang peranan penting," tegas mantan atlet anggar tersebut.
Belum adanya gelontoran dana dari pemerintah memang membuat banyak cabor kelimpungan. Demi tetap menggelar pelatnas, banyak cabor yang rela merogoh koceknya sendiri agar Pelatnas bisa berjalan baik. Di antaranya ialah PP Pertina yang belum mendapatkan uang saku dan akomodasi untuk periode Januari-Februari. (jos/mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Pilar Maung Absen
Redaktur : Tim Redaksi