jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi atau Awiek menyebut ada pesan penting dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak goreng hingga crude palm oil (CPO) jenis Refined, Bleached, dan Deodorized (RBD) Olein.
Terlebih, keputusan itu dibuat setelah harga CPO di level internasional sedang tinggi dibandingkan harga di Indonesia.
BACA JUGA: Larangan Ekspor Minyak Goreng, Menperin: Kami Pastikan Dampaknya Minimal
"Keberanian Pak Jokowi untuk menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi, artinya kepentingan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri adalah prioritas utama," kata Awiek kepada wartawan, Sabtu (23/4).
Legislator Fraksi PPP itu merasa pemerintah sudah membuat pertimbangan matang sebelum melarang ekspor CPO.
BACA JUGA: Lihat Tuh, Begal Sadis Meringis Kesakitan di Atas Mobil Pikap
Misalnya, kata Awiek, pemerintah memandang potensi inflasi.
Tanpa larangan ekspor CPO, bisa saja terjadi inflasi akibat pangan dan berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin.
BACA JUGA: Pegang Payudara Wanita, Suryadi Tancap Gas, Setelah Itu Bonyok, Rasain!
"Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang per September 2021," ungkap Awiek.
Dia menyarankan pemerintah mengawasi ketat sektor produsen dan distributor minyak goreng setelah Jokowi membuat larangan ekspor CPO.
Menurut dia, pengawasan ketat sektor produsen dan distributor bakal membuat pasokan minyak goreng berlimpah di tanah air.
Selanjutnya, harga komoditas itu bisa turun di pasaran.
"Kami mendukung langkah satgas gabungan untuk pengawasan minyak goreng dengan menindak tegas seluruh pemain yang mencoba menahan stok atau mengambil marjin terlalu tinggi," kata dia.
Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan telah melakukan rapat untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, terutama minyak goreng.
"Dalam rapat tersebut saya putuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022," tegas Presiden Jokowi dalam konfrensi pers, yang dipantau di Jakarta, Jumat (22/4).
Menurut Presiden, larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya akan berlaku hingga batas yang belum ditentukan.
Presiden juga akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng.
"Demi ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau," kata Jokowi. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Arief Poyuono Khawatir Dibatalkan Luhut
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan