Konon Premium Sepi Peminat, PKS: Narasi Menyesatkan

Rabu, 22 Desember 2021 – 11:03 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa BBM jenis premium sepi peminat. Ilustrasi SPBU: Ricardo/JPNN,com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa BBM jenis premium sepi peminat.

Dia meminta Pertamina dan pemeirntah berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penurunan pengguna.

BACA JUGA: Penyaluran BBM Pascaerupsi Gunung Semeru, Begini Kata Pertamina

"Narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Faktanya banyak masyarakat yang ingin menggunakan premium," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Rabu (22/12).

Mulyanto mengatakan penurunan pengguna premium karena Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM tersebut.

BACA JUGA: Pertamax Series Sangat Hemat dan Efisien Dibandingkan dengan BBM Lain

"Bukan karena peminatnya yang berkurang," ucap Mulyanto.

Dia pun meminta pemerintah buka-bukaan soal data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah. Mulyanto mengingatkan untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

“Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut?" kata Mulyanto.

BACA JUGA: Waduh! Kilang Pertamina yang Terbakar Berisi Pertalite, Pasokan BBM Bagaimana?

Politikus PKS itu menyayangkan pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium ini.

"Bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat," katanya.

Dia minta pemerintah memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat bila tetap ingin menghapus premium.

Dia berharap upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

Saat ini, lanjut dia, daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19.

Pasalnya, belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat pada 2022.

“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.

Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” imbuh Mulyanto. (mcr10/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler