jpnn.com - jpnn.com - Partai politik mengusulkan presidential threshold atau ambang batas pengajuan presiden nol persen pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Namun, usulan tersebut memiliki sejumlah konsekuensi.
BACA JUGA: Kader Maunya Prabowo Presiden, Bukan Masuk Pemerintahan
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, ada beberapa catatan jika presidential threshold dibuat nol persen.
Salah satunya terkait biaya kampanye pemilihan presiden.
BACA JUGA: Pilkada DKI Memang Seksi, Nih Sebabnya...
"Kalau calon 10-15 orang biaya besar," kata Lukman dalam diskusi bertajuk RUU Pemilu & Pertaruhan Demokrasi di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/1).
Lukman mengusulkan, untuk mengatasi masalah itu, kampanye pilpres pada putaran pertama dilakukan secara sederhana.
BACA JUGA: Prabowo-Hatta Unggul 3 Provinsi dari Jokowi-JK
Misalnya saja, waktu dan metodologi kampanye dibuat terbatas.
"Sehingga biaya tidak besar," sambung Lukman.
Lukman juga mengimbau Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi dengan masif.
"Kalau pilihannya nol persen, kampanye pilpres tahap pertama dibikin sederhana dan biaya semurah mungkin. Kampanye sebenarnya pada tahap kedua, terjadi konsolidasi partai dan pendapat masyarakat berkaitan dukungan ke capres," tutur Lukman.
Politikus PKB ini menambahkan, jika presidential threshold dibuat nol persen, hal itu bisa berimbas terhadap hubungan DPR dan presiden.
Nantinya, ada konsolidasi dari partai politik untuk mendukung suatu pasangan calon.
"Kalau enggak sampai 50 persen di putaran kedua, terjadi konsolidasi partai politik di parlemen mendukung si A atau B," ungkap Lukman. (gil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar