Komponen bahasa Inggris dari tes kewarganegaraan yang diberlakukan oleh Pemerintah Australia telah dibandingkan dengan kebijakan ’Australia Putih’.

Juru bicara bidang kewarganegaraan dari Partai Buruh, Tony Burke, mendesak adanya pemikiran kembali terhadap klausul yang harus dipenuhi imigran dari kebanyakan negara -kecuali dari sejumlah negara seperti Inggris dan AS -untuk lulus tes bahasa Inggris yang diakui secara internasional.
"Kami belum pernah mengalami kebijakan standar ganda semacam itu dalam undang-undang kewarganegaraan sejak era kebijakan ‘Australia Putih’, dan Partai Buruh tentu tidak mau mendukung perubahan semacam itu," katanya.
Di bawah proposal aslinya, para imigran -selain dari mereka yang memegang paspor sah Inggris, Republik Irlandia, Kanada, AS atau Selandia Baru -disyaratkan untuk lulus tes bahasa Inggris yang mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar dan berbicara di tingkat universitas.

BACA JUGA: Ibu Yang Merasa Sejahtera Lebih Mungkin Melahirkan Bayi Laki-Laki

Namun pemerintah gagal mendapatkan dukungan dari Partai Buruh atau anggota Parlemen lainnya non-Koalisi, dan kini kebijakan itu telah direvisi, dengan mengurangi tingkat kemampuan bahasa Inggris imigran dari "kompeten" menjadi "sederhana".

Meski demikian, orang-orang dari sejumlah negara tersebut masih dibebaskan dari ujian Bahasa Inggris ini.
"Dalam peraturan imigrasi, ada kalanya ketika visa individu dinegosiasikan dengan sebuah negara dan terdapat peraturan khusus untuk satu negara, visa backpacker sering mengadopsi mekanisme seperti itu. Tapi kami belum pernah melakukannya untuk undang-undang kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan itu berbeda," tegas Tony Burke.

BACA JUGA: Kerja Paksa di Sektor Perkebunan Australia Dinilai Mirip Perbudakan

"Untuk mengatakan bahwa standar tersebut akan berbeda tergantung pada negara asal Anda, Australia bukanlah jenis negara yang bersikap seperti itu.”

Ketika dimintai pendapat apakah tes bahasa Inggris itu rasis, Tony Burke mengatakan: "Saya akan membiarkan orang lain mengartikan sendiri penggunaan kata-kata itu yang sebenarnya, tapi saya pikir ketika saya membandingkannya dengan unsur-unsur kebijakan ‘Australia Putih’, kesimpulannya cukup jelas. "
Sementara itu Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton menepis komentar tersebut dan menyebutnya "berlebihan ".
"[Komentar itu] benar-benar menunjukkan bahwa Tony Burke dan [Pemimpin Oposisi] Bill Shorten telah bertindak bukan atas kepentingan nasional, tapi karena kepentingan politik mereka sendiri, dan untuk itu mereka harus dikecam," katanya.
Menteri Imigrasi Peter Dutton mengatakan, menurunkan tingkat yang diharapkan dari mereka yang mengikuti tes bahasa Inggris itu sangat masuk akal.

BACA JUGA: Mengapa Pengungsi Marawi Tak Sepenuhnya Salahkan ISIS

"Ini memungkinkan peserta tes membuat banyak kesalahan baik dalam kata-kata tertulis maupun kata yang diucapkan," kata Peter Dutton.
"Saya pikir Anda akan sangat terkejut bahwa [tes Bahasa Inggris] ini bukan ditetapkan [setara dengan kemampuan bahasa Inggris] di tingkat universitas, aturan ini tidak mencoba untuk mengecualikan orang, ketentuan ini berlaku secara universal - ini tentang memastikan kami membolehkan orang-orang menjadi warga negara Australia dengan mempercayai nilai-nilai yang sama, dengan mematuhi undang-undang di negara kami." Pemerintah Federal Australia menurunkan tingkat syarat kemahiran berbahasa untuk menjadi warga negara Australia dari tingkat 'setara universitas' menjadi 'menengah'.

Berdasarkan Sistem Pengetesan Bahasa Inggris Internasional (IELTS), tingkat "sederhana" yang sekarang diwajibkan oleh RUU Kewarganegaraan Australia menyebut imigran baru sebagai seseorang yang "dapat berkomunikasi dalam banyak situasi tapi mungkin kesulitan untuk berbicara di lingkungan akademis".
Tony Burke meyakini bahwa tingkat yang ditetapkan ini masih "jauh melampaui bahasa Inggris percakapan".
Selain mengurangi persyaratan bahasa Inggris, Pemerintah Federal Australia juga telah menggeser tanggal mulai berlakunya kebijakan ini ke 1 Juli 2018. Itu berarti orang-orang yang mengajukan kewarganegaraan setelah 20 April akan diproses berdasarkan ketentuan tes yang berlaku saat ini.
Menteri Peter Dutton tidak bersedia mengatakan kapan kebijakan uji kewarganegaraan yang sudah direvisi ini akan diajukan ke Parlemen, namun dia yakin dia bisa mendapatkan dukungan dari para anggota Parlemen.

"Jadi kami akan bernegosiasi dengan masing-masing pihak, tapi mengingat bahwa hanya beberapa tahun lalu Tony Burke mengatakan,dia percaya bahwa memiliki tes bahasa Inggris sebagai bagian dari tes kewarganegaraan adalah hal yang pantas, pastilah Partai Buruh sendiri perlu menjawab pertanyaan ini, 'mengapa mereka tidak mendukung apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah?', " katanya.
Tony Burke menolak anggapan jika partainya "bermain politik".
"Jika ada masalah lain yang mereka ingin menjadi perhatian kami, kami akan melihat masalah itu dengan semangat baru terhadap undang-undang yang baru, namun kami yakin tingkat ujian bahasa Inggris dengan tingkat percakapan yang saat ini berlaku adalah sesuatu yang tepat," katanya.
Tim Nick Xenophon telah menentang usulan awalnya, namun Senator Xenophon mengatakan bahwa rekan-rekannya akan melihat perubahan tersebut terlebih dahulu.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Senat Australia Tolak Perubahan Aturan Kewarganegaraan