jpnn.com - JAKARTA- Banyak warga masyarakat yang harus ditolak oleh rumah sakit akibat belum siapnya proses integrasi jaminan kesehatan di setiap daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Baru-baru ini, dua kasus di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan karena kurangnya koordinasi tersebut.
Padahal, pihak pemerintah pusat telah sejak awal memberi peringatan agar pihak rumah sakit maupun dokter tidak menolak pasien selama proses integrasi berlangsung. Namun sayangnya, banyak rumah sakit yang masih bingung dengan data-data dan harus kembali menolak pasien karena kurang data atau persyaratan yang ada.
BACA JUGA: Antisipasi Agama Menjadi Pemicu Kisruh
"Kami sudah sejak awal mengingatkan bahwa jangan ada penolakan pasien oleh pihak rumah sakit. Kalau masalah proses integrasi kan bisa diatasi dengan manual dulu," ungkap Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat dihubungi kemarin.
Kebijakan ini bukan hanya karena belum selesainya pemindahan data atau kelengkapan yang lain, tapi sejak awal pasien dengan keadaan darurat harus diterima untuk mendapatkan pertolongan.
BACA JUGA: Situs Mahkamah Agung Kena Hack
"Penolakan gawat darurat tidak boleh, tentu jika menolak dalam keadaan emergency ada sanksi. Sanksi tergantung kasusnya," tegasnya.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan mengatakan dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Surabaya hanya miskomunikasi saja. Pada kasus penolakan pasien di RS Dr Soetomo misalnya, Kepala BPJS Jawa Timur Kisworo mengatakan bahwa pasien ditolak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) karena hanya membawa rekomendasi dari dinas sosial saja.
BACA JUGA: Pemda Main-main Urus Seleksi CPNS
Sementara, lanjut dia, data yang bersangkutan juga tidak ada dalam peserta yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang ada dalam master file BPJS kesehatan. Sehingga penolakan tersebut harus disayangkan terjadi.
"Bukan BPJS kesehatan yang menolak, namun BPJKD tapi sudah diselesaikan. Pasien telah dipanggil kembali," tutur Kisworo. Pihaknya juga telah kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta Dinas Kesehatan untuk menjelaskan bahwa selama proses integrasi pasien harus tetap dilayani.
Kendati demikian, Kisworo menolak dikatakan bahwa masih banyak pasien yang harus menderita akibat lambatnya proses integrasi ini.
"Kasusnya seberapa banyak" Jika dalam sehari rumah sakit Dr Soetomo misalnya melayani hampir 2.500 pasien dan hanya ada dua kasus kan tidak masuk dalam kategori cukup banyak," pungkasnya.
Sementara itu, dari pihak BPJS kesehatan pusat masih belum mengambil langkah tegas apa yang akan diambil jika ada hal serupa kembali terjadi. Kepala BPJS kesehatan, Fahmi Idris hanya mengemukakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar semua peserta dapat dilayani. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan PT DKI Kuatkan Tekad Indosat ke Arbitase Internasional
Redaktur : Tim Redaksi