jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengevakuasi 243 WNI yang saat ini berada di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.
Permintaan disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menyusul perkembangan penyebaran wabah Virus Corona yang makin meluas.\
BACA JUGA: Simak, Curahan Hati Mahasiswi Unesa yang Terisolasi di Wuhan
Hingga Rabu 28 Januari 2020, tercatat 5.578 orang terjangkit penyakit ini di seluruh dunia, 131 orang meninggal dan 107 orang berhasil sembuh.
“Perlu segera evakuasi jika melihat data yang terjangkit dan juga korban jiwa terus meningkat setiap hari. Langkah paling logis untuk memastikan WNI aman adalah dengan dikeluarkan dari wilayah isolasi," kata Sukamta kepada jpnn.com, Rabu (29/1).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Corona Oh Corona, TNI dan Polri vs KKB Papua
Dia sudah mendengar bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sedang menjajaki upaya evakuasi tersebut.
Sukamta berharap proses lobi yang dilakukan bisa membuahkan hasil dan ditindaklanjuti dengan pengiriman tim khusus dari Indonesia untuk menjemput WNI di Wuhan.
BACA JUGA: Cegah Virus Corona, Pemerintah Jaga Ketat 135 Pintu Masuk ke Indonesia
Wakil ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini meminta pemerintah segera menyiapkan penanganan intensif di dalam negeri, sebagai langkah antisipasi jika ada yang terinfeksi virus tersebut sehingga tidak menular ke mana-mana.
Selain itu, langkah antisipatif harus secara ketat dilakukan mengingat virus sudah menyebar di 16 negara di luar Tiongkok.
Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan untuk membekukan visa warga Negeri Tirai Bambu dan warga negara lain yang pernah singgah di Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia.
"Atau pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan mencabut sementara fasilitas bebas visa untuk turis Tiongkok,” tegas legislator asal Yogyakarta ini.
Sukamta meyakini pihak Pemerintah Tiongkok akan memaklumi kebijakan yang ditempuh Pemerintah RI dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona.
“Menjaga keamanan dan keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menerapkan kebijakan yang ketat soal ini," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam