Hal ini diungkapkan Andhi saat menjadi pembicara dalam diskusi nasional bertema "Upaya Menghindari Akibat Hukum Pidana Korupsi Antara Pejabat Daerah dan Pengusaha Dalam Membangun Kenyamanan Berinvestasi dan Berusaha" di Jakarta, Selasa (11/12).
"Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kehancuran ekonomi suatu bangsa karena koalisi pengusaha dengan penguasa dalam sistem kelembagaan, baik didaerah maupun pusat. Bisa menghasilkan lobi politik. Ini yang sangat berbahaya," kata Andhi.
Menurut dia ada dua alasan kenapa bisa terjadi koalisi pejabat dan pengusaha, yaitu dua pihak itu memang sengaja melakukan korupsi dan melakukan tindak korupsi karena tidak paham pada aturan yang berlaku.
"Yang amat sangat prihatin karena ktidakpahaman pejabat dan pengusaha itu, sehingga apa yang diperbuat itu masuk tindak pidana korupsi, tapi dia tidak sadar. Ini yang perlu kita diskusikan," kata dia.
Modus tindak pidana korupsi di daerah yang menurut Andhi paling sering terjadi saat ini adalah korupsi politik. Terutama menjelang pemilukada. Hal itu juga yang mengakibatkan pejabat, atau penyelenggara negara dengan mudah berkoalisi dengan pengusaha untuk mendapat bantuan modal jelang pilkada.
"High cost politik selama ini menimbulkan penyimpangan sana-sini. Itu perlu dapat atensi kita bersama. Kalau tidak bisa mengakibatkan kebijakan yang kolutif serta monopoli pengusaha dan pejabat di daerah. Bukan lagi sistem kerakyatan tapi sistem konglomerasi," tegasnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beragam Tari Saman Bakal Hadir di Museum Fatahillah
Redaktur : Tim Redaksi