jpnn.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung keputusan pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada Januari 2021. Namun, KPAI meminta tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan penuh kepada daerah.
Selain itu, KPAI juga mendesak berbagai pihak untuk melakukan persiapan sebelum memberlakukan pembelajaran tatap muka.
BACA JUGA: Soal Izin Belajar Tatap Muka di Sekolah, Wagub DKI: Tidak Boleh Sembarangan
"Enggak boleh main buka saja. Harus ada persiapan yang dilakukan salah satunya perlu tes Swab untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk siswa tidak usah menyeluruh tetapi secara random," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, Sabtu (21/11).
Dia menyebutkan, KPAI memberikan 6 rekomendasi terkait rencana pembelajaran tatap muka, Januari 2021, yaitu:
BACA JUGA: Baca! Ini Persyaratan untuk Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka
1. Pemerintah daerah dan pusat berfokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan/SOP, sosialisasi protokol/SOP, dan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta Gugus Tugas COVID-19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol/SOP maka tunda dulu buka sekolah.
2. Pemerintah daerah dan pusat harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi klaster baru. Menyiapkan infrastruktur Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah.
BACA JUGA: Profil Brigjen TNI Agus Subiyanto, Danpaspampres Berpengalaman Dalam Infanteri Kopassus
"Kalau daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau," tegas Retno.
3. KPAI mendorong tes Swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes swab untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak (sampel). Namun biayanya juga dibebankan pada APBD dan APBN tahun anggaran 2020/2021
4. Sepanjang rangkaian pengawasan yang KPAI lakukan, ternyata status zona berubah dan terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali.
Oleh karena itu, KPAI mendorong buka sekolah tidak ditentukan zona namunlebih ditentukan oleh kesiapan semua pihak. Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap dan siswa siap. Kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau.
5. KPAI mendesak Dinas Pendidikan memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat pembelajaran tatap muka dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian. Sebaiknya materi tatap muka adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung.
Sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala Sekolah harus memastikan tersebut dalam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah yang bersangkutan.
6. KPAI meminta daerah dan sekolah untuk tidak langsung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan separuh jumlah siswa, tetap disarankan untuk memulai ujicoba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas. Kalau peserta didik patuh pada protokol kesehatan/SOP, barulah menyelanggarakan simulasi untuk siswa dikelas bawahnya.
"Jangan memulai PTM tanpa ujicoba terlebih dahulu," pungkasnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad