"Belum tahu kapan selesainya verifikasi. Ini tergantung dari kelengkapan dokumennya dan tergantung respon penyelenggara negara yang bersangkutan dalam melengkapi jika ada kekurangan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Minggu (11/11).
Seperti diketahui, setelah mendapat tudingan dan menuai kontroversi, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi akhirnya memberikan laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut disampaikan melalui stafnya.
"Ini pertama kalinya melaporkan LHKPNnya," kata Priharsa usai diterimanya laporan Nurhadi, Kamis kemarin.
Kejanggalan harta kekayaan Nurhadi ini pertama kali diungkap oleh hakim agung Gayus Lumbuun. Nurhadi disebut-sebut sempat membeli peralatan kantor senilai Rp1 miliar.
Namun ia tak menanggapi serius tudingan dengan alasan sudah menjadi pengusaha sarang burung walet sejak lima tahun sebelum masuk PNS pada 1980-an. Dia mengakui sejumlah aset di ruangannya di Mahkamah Agung adalah milik pribadi yang dibeli dengan dana sendiri. Rencananya aset-aset itu akan dihibahkan kepada Mahkamah Agung. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menunggu Penetapan 1 Muharram 1434 H
Redaktur : Tim Redaksi