Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, biaya itu terlalu besar dan tidak wajar. "Sebab masih banyak pengadaan fasilitas yang prioritas yang perlu diadakan Polri. Bukan hanya itu saja," ujar Neta kepada JPNN, Sabtu (26/1).
Oleh karena itu, Neta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab, tuturnya, sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.
Harga kuda yg akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 450 juta perekor. Harga anjing Rp 150 juta perekor, perahu karet Rp 156 juta perunit, laptop Rp 28 juta perunit, eksternal hardisk Rp 7 juta, dan kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar perunit, serta masih banyak lagi.
Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu, tuturnya, akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit.
"Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp 43,4 triliun," tuturnya.
Proyek POPSP ini adalah anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu. Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP.
IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi.
Tujuannya, kata Neta, agar jangan sampai oknum-oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut cawe-cawe dalam proyek ini. Selain itu, mencegah proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri.
"Dari pendataan IPW selama ini cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir, padahal dana yanng dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," pungkas Neta.
Sebelumnyaa diketahui, Mabes Polri mengakui harga pembelian anjing itu begitu mahal karena pengirimannya yaang langsung dari Belanda.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius menjelaskan ada biaya-biaya lain yang menyertai pembelian anjing itu seperti pajak bea masuk, jasa pengadaan, akomodasi dan transportasi dua orang pelatih, transportasi pengiriman anjing dari Belanda ke Indonesia dan transportasi ke seluruh Polda di Indonesia. Itulah yang menyebabkan mahal. Menurutnya, 90 ekor anjing ini dibeli dalam rangka pengamanan Pemilu 2014.
Suhardi menegaskan bahwa semua proses pembelian 90 ekor anjing ini bersifat transparan. Persoalan harga yang tinggi, menurutnya, karena harga yang berlaku adalah harga penjualann di Belanda.
"Kami membeli suatu barang tidak hanya dilihat, beli, langsung bawa, tapi ada mekanismenya. Pelatihnya, transportasinya, dan lain-lain. Sesuai ketentuan, semuanya lelang dan terbuka," kata Suhardi kemarin. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Masih Dilayani Askes Hingga Akhir 2013
Redaktur : Tim Redaksi