Pengunjuk rasa tiba di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said sekitar pukul 11.10 Wib sambil membawa poster dan spanduk yang memuat foto Dirjen Perhubungan Udara, Harry Bhakti yang mereka sebut sebagai mafia perizinan transportasi udara.
Humas Geram Transportasi, Ernest Kuhuparuw menjelaskan aksi mereka ke KPK ini merupakan yang kedua kali setelah pekan lalu mereka berunjukrasa ke Kementrian Perhubungan.
"Aksi ini aksi kedua, aksi pertama jumat lalu di Kemenhub. Kami ke KPK meminta agar KPK mencegah terjadinya kerugian negara dan tindakan kolusi dan korupsi dalam penerbitan izin penerbangan udara di Kemenhub," kata Ernest disela-sela aksi.
Dia menilai ada sejumlah aturan yang dilanggar oleh Kemenhub dalam memberikan izin penerbangan kepada pesawat asing, seperti pesawat Antonov yang bebas terbang di Papua, jalur Jayapura-Wamena.
"Dirjen Perhubungan Udara memberikan izin kepada Antonov tanpa dilakukan penelitian dokumen kelengkapan sebagaimana diamanatkan UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan," jelas Ernest.
Adanya izin operasi bagi Antonov ini, lanjut Ernest, patut diduga telah terjadi tindak penyuapan oleh pihak perusahaan operator yang akan berdampak pada terjadinya gratifikasi oleh pejabat Kementrian Perhubungan, serta tindak korupsi yang merugikan negara.
Karenanya Geram Transportasi minta agar KPK mengusut dugaan suap, gratifikasi dan dugaan tindak pidana korupsi biaya perizinan pada Kementrian Perhubungan, di Dirjen Perhubungan Udara.
"Kemudian usut dan lakukan penyelidikan terhadap perusahaan operator pesawat udara sipil asing tentang dugaan tindak pidana suap terhadap aparat negara," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Siap Amankan Pengembalian Tiket Konser Lady Gaga
Redaktur : Tim Redaksi