Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, laporan ini akan ditindaklanjuti melalui proses validasi dan verifikasi data yang diberikan Dipo.
Meski begitu, Abraham menyatakan, ia belum tahu tiga kementerian yang dimaksud, karena ia baru saja pulang dari dinas keluar kota sehingga belum sempat menanyakan perihal laporan Dipo pada staf KPK yang menerima Dipo, Rabu pekan lalu.
"Apapun. Pokoknya setiap laporan baik dari seorang Dipo maupun dari masyarakat biasa pun kalau melapor KPK akan perlakukan sama. Laporannya akan ditindaklanjuti. Akan diverifikasi dan akan diinvestigasi," ujar Abraham Samad, di Jakarta, Senin (19/11).
Sementara itu, di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan KPK saat ini belum bisa mengungkapkan nama tiga kementerian yang dilaporkan Dipo.
Apalagi, saat ini KPK masih dalam proses menelaah data yang diberikan Dipo berdasarkan laporan dari sejumlah pegawai negeri sipil di tiga kementerian tersebut.
"Posisi kami tidak berhak menyebut nama-nama tiga kementerian yang dilaporkan. Kalau ditanya bagaimana kelanjutannya, saat ini sedang validasi," tegas Johan.
Oleh karena masih menelaah, kata Johan, KPK belum memutuskan, apakah laporan Dipo masuk dalam tahap penyelidikan sesuai proses hukum atau tidak.
"Ini adalah proses telaah. Apakah laporan itu bisa disimpulkan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kesimpulan itu belum ada," pungkas Johan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penempatan Transmigran Dipangkas Separoh
Redaktur : Tim Redaksi