BACA JUGA: Imigrasi Tangkap Penyelundup 903 Manusia
Rabu (9/7) Kepala BP Migas Priyono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Usai bertemu tiga jam, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pengawasan terhadap minyak mentah siap jual (lifting)
BACA JUGA: Legislatif Benahi Kebijakan Energi
Harusnya ke side (lokasi, Red) sana terjadinya produksi,” ujarnya di Gedung KPK Kuningan kemarinBACA JUGA: DPR Terima Hasil Seleksi Hakim Agung
Data dari 115 titik lifting dikirimkan ke JakartaPadahal ada puluhan ribu titik pengeboran yang dikelola sekitar 174 perusahaan minyak, 40 yang berproduksi dan sisanya amsih melakukan eksplorasi.
Meskipun data sudah terkomputerisasi, namun pengawasan di lokasi pengeboran harus dilakukan”Kita harus betul-betul yakin semua info valid,” ujar mantan auditor BPKP itu, lantas menambahkan berapa minyak yang diproduksi harus dipantau dan dihitung, bukan hanya lifting.
Tak hanya KPK yang membidik BP MigasBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencium ketidakberesan dalam penerimaan dana migasKetua BPK Anwar Nasution mensinyalir ada penyelewengan penerimaan dan pengeluaran dana minyak dan gas yang tidak transparanBahkan, Anwar mencurigai ada penerimaan penjualan minyak yang tidak disetorkan langsung ke kas negara, melainkan ditampung terlebih dahulu di rekening di luar rekening negaraSaat ini lembaga audit negara itu sedang menelusuri hal tersebut
Kepada wartawan, Haryono mengakui pertemuan KPK dengan BP Migas adalah tindak lanjut dari temuan BPK“Diharapkan manajemen migas kita kedepannya bisa lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih kredibelSetidaknya, pertemuan kemarin menghasilkan beberapa kesepakatan misalnya bakal ada pengkajian ulang mekanisme perhitungan jumlah lifting, perbaikan mekanisme pengawasan, perbaikan pencatatan cost recovery, manajemen aset, dan perbaikan dalam hal keuangan”Dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan yang membahas soal teknis,” ujar pria berkumis tipis itu
Kepala BP Migas Priyono mengungkapkan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, salah satunya soal perhitungan lifting”Masalahnya lifting ini bagaimana caranya agar kita betul-betul selamatkan sehingga tidak ada kemungkina pihak melakukan penyelewenangan karena internal kontrolnya yang lemah,” ujarnya.
Meski demikian, Priyono menolak mengakui pengawasan internal BP Migas lemah”Kami akan terus meningkatkan,” ujarnya, diplomatisMeski harus menanggung cost recovery dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), BP Migas masih mengaku untung dan menyetor jumlah signifikan ke pendapatan negara”Konstribusi migas untuk negara 30 sampai 40 persen masih cukup besarCost recovery itu terakhir 11 miliar padahal pendapatan negara hampir USD 300 miliar,” akunya
Berharap data ICW salah tulis
Dalil Priyono bertolak belakang dengan laporan ICW ke KPKLSM antikorupsi itu mengungkapkan ada indikasi penyelewengan penerimaan minya sebesar Rp 194 triliun sejak tahun 2000-2007, salah satunya adalah karena cost recovery yang dibayarkan negara makin lama makin banyakBerbanding terbalik, tingkat produksi minyak justru makin menurun tiap tahunnyaMenanggapi soal laporan ICW, Priyono mengatakan pihaknya akan sangat berterima kasihjika mendapat salinan laporan agar kita bisa menganalisa dari mana angka angka tersebut berasal”Mudah-mudahan ini karena salah tulis bukan karena penyelewenanganKarena angka yang didapatkan publik itu biasanya diambil dari seminar,” ujarnya.
Sebaliknya Haryono Umar mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji hasil perhitungan ICW”Mudah-mudahan pihak BP Migas bisa menjelaskan secara transparan dan secara validItu tetap akan dijadikan bahan dan akan didiskusikan bersama,” tambahnya(ein)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Undi Nomor Urut Parpol
Redaktur : Tim Redaksi