JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak mau ditekan dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi, termasuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Bahkan, lembaga antirasuah itu menolak ditarik-tarik ke ranah politik. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa penetapan status seseorang dalam kasus hukum, tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Namun, kata dia, itu akan dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti.
"Kami mengimbau agar KPK tidak ditarik ke urusan partai. Domain KPK hukum. Kami tiak membidik partai," kata Johan dalam konfrensi pers, di gedung KPK, di Jakarta, Selasa (5/2). Kata Johan, selama tidak ditemukan dua alat bukti tentu tidak bisa menetapkan orang menjadi tersangka.
Pernyataan ini menyusul statemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memberi kepercayaan kepada KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai aturan yang berlaku terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa petinggi PD. SBY minta KPK untuk bisa segera menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader PD.
“Kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk ketum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan. Saya yakin, pastilah KPK yang menjadi andalan kita semua dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tidak tebang pilih," tutur SBY di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.
Seperti diketahui, nama Anas mulai disebut-sebut bermain dalam proyek dan diduga terlibat kasus korupsi, setelah tabir partai itu dibuka oleh mantan Bendahara Umum sekaligus orang kepercayaan Anas di Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Kicauan Nazaruddin di mana pun ia berada tak pernah lepas dari nama Anas. (boy/jpnn)
Bahkan, lembaga antirasuah itu menolak ditarik-tarik ke ranah politik. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa penetapan status seseorang dalam kasus hukum, tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Namun, kata dia, itu akan dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti.
"Kami mengimbau agar KPK tidak ditarik ke urusan partai. Domain KPK hukum. Kami tiak membidik partai," kata Johan dalam konfrensi pers, di gedung KPK, di Jakarta, Selasa (5/2). Kata Johan, selama tidak ditemukan dua alat bukti tentu tidak bisa menetapkan orang menjadi tersangka.
Pernyataan ini menyusul statemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memberi kepercayaan kepada KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai aturan yang berlaku terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa petinggi PD. SBY minta KPK untuk bisa segera menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader PD.
“Kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk ketum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan. Saya yakin, pastilah KPK yang menjadi andalan kita semua dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tidak tebang pilih," tutur SBY di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.
Seperti diketahui, nama Anas mulai disebut-sebut bermain dalam proyek dan diduga terlibat kasus korupsi, setelah tabir partai itu dibuka oleh mantan Bendahara Umum sekaligus orang kepercayaan Anas di Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Kicauan Nazaruddin di mana pun ia berada tak pernah lepas dari nama Anas. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kamis, PKS Umumkan Pengganti Anis Matta
Redaktur : Tim Redaksi